Meningkat 100 Persen, Transaksi TPPU yang Berkaitan dengan Kampanye Pemilihan Umum 2024

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 15 Desember 2023 - 07:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.. (Dok. Uki.ac.id)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.. (Dok. Uki.ac.id)

HALLOUPDATE.COM – Laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester I 2023.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen.”

“Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan.

Ivan menyamoaikan hal itu usai menghadiri acara “Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara” di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.

Baca artikel lainnya di sini : Giliran Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Diperika Tim Penyidik Gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

“Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu darimana kalau RKDK tidak bergerak?”

“Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye,” kata Ivan.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Resmi Buka Turnamen U-17 Nusantara Open 2023, Diikuti 16 Klub Sepak Bola U-17

Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye.

Tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2

“Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa.”

“Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” kata Ivan menambahkan.

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana.

Salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu.

“Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” kata Ivan.

Adapun berdasarkan data 2022, Pada 2022, sepanjang periode 2016 sampai 2021 PPATK telah membuat 297 hasil analisis.

Yang melibatkan 1.315 entitas yang diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun.

PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun.***

Berita Terkait

Pilkada Jateng, Partai Gerindra Buka Peluang Dukung Pasangan Kaesang Pangarep dan Ahmad Luthfi
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Sambangi DPP Partai Golkar, Bahas Seputar Koalisi Partai Politik
Kaesang Pangarep Lebih Berpeluang Menang di Pilkada Jateng Dibanding Jakarta, Begini Penjelasan Pengamat
Soal Usung Kader PDIP Tri Rismaharini untuk Cslon Wagub pada Pilkada Jatim 2024, PKB Beri Penjelasan
Presiden Jokowi Dituding Cawe-cawe Tawarkan Kaesang dalam Pilkada Jakarta, Istana Beri Tanggapan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur Jakarta
Soal PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas, Begìni Respons Tenaga Ahli Utama KSP
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Berita ini 22 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:01 WIB

Pilkada Jateng, Partai Gerindra Buka Peluang Dukung Pasangan Kaesang Pangarep dan Ahmad Luthfi

Minggu, 7 Juli 2024 - 17:56 WIB

Kaesang Pangarep Lebih Berpeluang Menang di Pilkada Jateng Dibanding Jakarta, Begini Penjelasan Pengamat

Sabtu, 29 Juni 2024 - 13:49 WIB

Soal Usung Kader PDIP Tri Rismaharini untuk Cslon Wagub pada Pilkada Jatim 2024, PKB Beri Penjelasan

Sabtu, 29 Juni 2024 - 10:55 WIB

Presiden Jokowi Dituding Cawe-cawe Tawarkan Kaesang dalam Pilkada Jakarta, Istana Beri Tanggapan

Senin, 24 Juni 2024 - 08:33 WIB

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur Jakarta

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:57 WIB

Soal PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas, Begìni Respons Tenaga Ahli Utama KSP

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:20 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:45 WIB

Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Berita Terbaru