Resmi Menjadi LSP, Badiklat Kejaksaan RI Terima Pengakuan dari BNSP untuk Skema Sertifikasi Khusus Terorisme

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 1 Oktober 2024 - 08:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua BNSP menunjukkan LSP kepada Jaksa Agung Burhanuddin, disaksikan Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono dan Kabadiklat Rudi Margono. (Doc.Ist)

Foto : Ketua BNSP menunjukkan LSP kepada Jaksa Agung Burhanuddin, disaksikan Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono dan Kabadiklat Rudi Margono. (Doc.Ist)

HALLOUPDATE.COM – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) resmi menyerahkan Sertifikat Asesor Kompetensi dan Surat Keputusan (SK) Hasil Verifikasi Skema Sertifikasi kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia pada 30 September 2024.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Acara yang berlangsung di Kampus A Badiklat Kejaksaan RI ini menjadi tonggak bersejarah bagi Kejaksaan RI, dengan kehadiran Jaksa Agung Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono sebagai saksi penting.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari, kepada Kepala Badiklat, Rudi Margono.

Penyerahan Sertifikat askom dan SK verifikasi kepada Badiklat Kejaksaan RI sebagai Calon Lembaga Sertifikasi Profesi (CLSP) menandai sebuah langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme jaksa.

Badiklat kini memiliki otoritas untuk menguji dan mensertifikasi kompetensi jaksa, terutama dalam bidang tindak pidana terorisme dan pendanaannya.

Pada tahap awal, dua skema sertifikasi yang dikembangkan adalah:

  1. Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme.
  2. Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme.

Selanjutnya, Badiklat Kejaksaan akan melaksanakan proses penilaian penuh (Full Asesmen) oleh BNSP, dan diteruskan dengan Rapat Pleno BNSP guna memperoleh SK Lisensi.

Penyerahan ini mengukuhkan Badiklat sebagai lembaga yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola proses sertifikasi jaksa di Indonesia.

Dilansir dari Telegraf Ketua BNSP, Syamsi Hari, menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai salah satu upaya menjaga standar profesionalisme penegak hukum.

“Penyerahan sertifikat dan SK verifikasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya kami untuk terus menjaga standar tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kompetensi yang terverifikasi akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama dalam kasus-kasus serius seperti terorisme,” ujar Syamsi.

Sementara itu, Kepala Badiklat Kejaksaan, Rudi Margono, mengungkapkan kebanggaannya terhadap pencapaian tersebut.

2

“Penyerahan terkait kepada Badiklat Kejaksaan sebagai calon Lembaga Sertifikasi Profesi adalah bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam membangun institusi yang berkompeten dan profesional.

Kami akan terus mengembangkan kemampuan jaksa agar mereka siap menghadapi tugas berat di lapangan, terutama dalam penanganan kasus terorisme yang membutuhkan keahlian khusus,” jelas Rudi.

Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting dengan penyerahan sertifikat kompetensi kepada calon jaksa dan pimpinan Kejaksaan RI yang telah dinyatakan kompeten melalui uji sertifikasi yang dilakukan oleh LSP Justitia.

Penyerahan sertifikat ini bertepatan dengan penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) angkatan 81 gelombang I.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi penegak hukum di Indonesia.

“Dengan penyerahan sertifikat asesor kompetensi ini, Badiklat Kejaksaan kedepannya memiliki wewenang penuh untuk menilai dan mengesahkan kompetensi para jaksa di bidangnya.

Ini adalah langkah konkret dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat dan berintegritas,” katanya.

Dengan adanya sertifikasi profesi ini, Kejaksaan RI semakin siap menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.

Harapannya, penegakan hukum di Indonesia akan semakin profesional, kuat, dan transparan dalam menghadapi ancaman seperti tindak pidana terorisme.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Topiktop.com dan Hellocianjur.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa 2 Orang Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Prabowo Perintahkan Penegak Hukum Tindak Tegas Koruptor Usai Lebih dari 100 Hari Pemerintahannya
Terkait Kasus Rita Widyasari, Penyidik KPK Sita Uang Senilai Rp59,49 di Rumah Japto Soerjosoemarno
Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Dana CSR BI, KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan
TNI dan Polri Diingatkan Presiden Prabowo Subianto agar Harus Bersikap Mawas Diri dan Koreksi Diri
Mengenai Kabar Pemindahan Sebagian dari 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Ini Tanggapan Kemenlu RI
Mangkir dari Panggilan Penyidik, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Belum Ditahan KPK
Sebut Karya Seni yang Luar Biasa, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo Beli Lukisan Prabowo dari Warga Lapas
Berita ini 23 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 19 Februari 2025 - 11:45 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa 2 Orang Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Selasa, 11 Februari 2025 - 13:44 WIB

Prabowo Perintahkan Penegak Hukum Tindak Tegas Koruptor Usai Lebih dari 100 Hari Pemerintahannya

Sabtu, 8 Februari 2025 - 09:56 WIB

Terkait Kasus Rita Widyasari, Penyidik KPK Sita Uang Senilai Rp59,49 di Rumah Japto Soerjosoemarno

Sabtu, 8 Februari 2025 - 07:55 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Dana CSR BI, KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 11:20 WIB

TNI dan Polri Diingatkan Presiden Prabowo Subianto agar Harus Bersikap Mawas Diri dan Koreksi Diri

Selasa, 21 Januari 2025 - 10:23 WIB

Mengenai Kabar Pemindahan Sebagian dari 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Ini Tanggapan Kemenlu RI

Sabtu, 18 Januari 2025 - 14:54 WIB

Mangkir dari Panggilan Penyidik, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Belum Ditahan KPK

Kamis, 9 Januari 2025 - 10:41 WIB

Sebut Karya Seni yang Luar Biasa, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo Beli Lukisan Prabowo dari Warga Lapas

Berita Terbaru