RUU Energi Baru Terbaharukan Mengaburkan Rencana Transisi Energi Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 14 Oktober 2022 - 12:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi transisi menuju energi baru  terbaharukan. (Dok. Pemulihanhijau.id)

Ilustrasi transisi menuju energi baru terbaharukan. (Dok. Pemulihanhijau.id)

HALLOUPDATE.COM – RUU Energi Baru Terbaharukan (EBT) yang saat ini sedang dibahas di DPR tampaknya justru mengaburkan rencana transisi energi Indonesia.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

RUU EBT sepertinya mengikuti pola yang digunakan selama ini dalam menjalankan mega proyek 35 ribu megawatt telah terbukti gagal.

Pola semacam ini menganut prinsip liberalisasi ketenagalistrikan, menghilangkan fungsi negara dan melemahkan PLN dan memperkaya oligarki listrik.

Padahal negara dan BUMN lah yang harusnya berada di depan menyukseskan transisi energi sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016,

Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Lalu mengapa negara dan BUMN malah hendak dihilangkan perannya?

Setidaknya ada 3 pasal dalam RUU EBT yang berpotensi mengaburkan rencana transisi energi Indoensia yakni pasal 29 A, pasal 47 A dan Pasal 60 yang secara garis besar berisikan :

  1. Memberikan kewenangan penuh kepada swasta untuk membuat pembangkit EBT, berbisnis jaringan dan menjual listrik EBTnya sendiri kepada masyarakat, perusahaan dan lainya.
  2. Memberikan kewenangan penuh kepada sektor swasta untuk pemanfaatan jaringan listrik PLN melalui mekanisme pemanfaatan bersama jaringan PLN. PLN wajib membuka akses kepada swasta untuk memanfaatkan jaringan PLN.
  3. Dengan memanfaatkan jaringan PLN tersebut pembangkit swasta dapat menjual listrik EBT secara langsung kepada konsumen individu atau perusahaan.

Ketiga hal itu memang terasa ganjal jika dikaitkan dengan pernyataan Menteri BUMN bahwa PLN akan fokus ke binis jaringan. Dengan UU EBT jaringanpun disikat sektor swasta. Lalu negara dan PLN dapat apa?

RUU EBT sama dengan melanggengkan liberalisasi ketenagalistrikan dengan menyerahkan potensi sumber daya EBT Indonesia kepada sektor swasta, dengan berbagai insentif dan fasilitas dari pemerintah.

DPR dan Pemerintah tidak mau belajar dari mega proyek 35 ribu megawatt yang sangat memanjakan oligarki swasta. Akhirnya ambyar kan?

Bahkan agar liberalisasi UU EBT dengan sembarangan membuat satu pasal yakni pasal 60 bahwa UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak berlaku sepanjang itu adalah EBT.

Ini luar biasa bandar EBT Indonesia. Mereka mau menghasilkan portofolio EBT agar mendapatkan uang internasional dengan menabrak UU ketenagalistrikan.

Padahal RUU EBT merupakan salah satu regulasi kunci bagi ketahanan energi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia ke depan.

Dunia telah melakukan pelarangan pembatasan dalam seluruh lini bagi konsumsi energi fosil.

Instrumen pembatasan meliputi pajak karbon, pembatasan perdagangan dan pelarangan sektor keuangan dan perbankan untuk membiayai energi fosil.

Dengan demikian energi terbaharukan akan menjadi energi utama di masa depan.

Jadi hati hatilah transisi energi adalah isue utama bagi Ketahanan Nasional.

Oleh : Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat

Berita Terkait

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat
OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk
Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Berita ini 6 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:27 WIB

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:28 WIB

Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:21 WIB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:56 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:55 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Berita Terbaru