APBN Jadi Instrumen Strategis untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi di 2022

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 17 Januari 2023 - 09:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian AIrlangga Hartarto. (Dok. Setkab.go.id)

Menkeu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian AIrlangga Hartarto. (Dok. Setkab.go.id)

HALLOPDATE.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 telah menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada saat dunia dihadapkan pada kondisi yang sangat volatil.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Kenaikan dari harga-harga dan volatilitas menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara.

Hal tersebut kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun serta direspons dengan suku bunga di semua negara yang melonjak tinggi.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin 16 Januari 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“APBN selama tahun 2022 menjadi faktor untuk menstabilkan dan menjaga masyarakat dan ekonomi dari guncangan-guncangan tadi.”

“Satu, inflasi di Indonesia kita masih relatif rendah, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko.”

“Ini karena kita berhasil menjaga harga pangan yang dijaga tetap stabil sehingga berkontribusi pada inflasi yang relatif lebih rendah,” ujar Menkeu.

[Simak Podkabs Episode Terbaru, Sandiaga: Pernah Di-PHK, Kita Target 4,4 Juta Lapangan Kerja]

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan momentumnya menguat di kuartal III.

Pada kuartal IV Menkeu memperkirakan ekonomi nasional masih akan tumbuh di sekitar 5 persen sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,2 hingga 5,3 persen.

“Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan impor kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur,” ujarnya.

Dari pemulihan ekonomi, Sri Mulyani melihat bahwa seluruh sektor sudah pulih kembali, termasuk sektor-sektor yang terhantam sangat berat selama pandemi COVID-19, seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman.

2

Secara regional, pemulihan ekonomi juga terjadi di semua daerah. Sumatra tumbuh 4,71 persen, Kalimantan 5,67 persen, Sulawesi 8,24 persen, Maluku 7,51 persen, Bali dan Nusa Tenggara 6,69 persen, dan Jawa 5,76 persen.

“Ini menggambarkan bahwa seluruh pemulihan adalah across the board, seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh sektor.”

“Ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1 persen ke 5,9 persen, dan kemiskinan dari 10,2 persen ke 9,5 persen,” kata Menkeu.

Di samping itu, Menkeu menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Belanja negara tumbuh 10,9 persen mencapai Rp3.090,7 triliun, sementara pendapatan negara tumbuh 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun.

Dengan adanya pemulihan ekonomi, kata Sri Mulyani, penerimaan perpajakan juga membaik. Tahun 2022 pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7 persen yang menggambarkan dunia usaha, sektor korporasi relatif sudah pulih semenjak dihantam pandemi di mana pajaknya sempat merosot 37,9 persen.

Pajak yang dibayarkan karyawan juga naik 14,6 persen. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tumbuh 24,6 persen, pulih kuat dari kontraksi 15,3 persen pada saat awal pandemi.

“Kami melihat bahwa dengan adanya pajak yang naik, juga bea dan cukai kita mendorong dari sisi ekspor dan impor di mana pertumbuhannya mencapai 23,3 persen dalam bentuk bea masuk, bea keluar.”

“Sedangkan penerimaan dalam bentuk nonpajak, bukan pajak, juga melonjak 28 persen, itu dikaitkan dengan sumber daya alam, tapi juga dari sisi penerimaan BLU, masyarakat aktivitasnya pulih, dan dividen BUMN kita,” pungkasnya.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Termasuk Makan Bergizi Gratis, THR dan Bansos, Prabowo Beber 8 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025
Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata
Akan Langsungkan Initial Public Offering, Sebanyak 18 Perusahaan dengan Aset di Atas Rp250 Miliar
IHSG dalam Tekanan, CSA Index Februari 2025 Turun, Pelaku Pasar Waspada terhadap Kebijakan Ekonomi Dunia
Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Cabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan
Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS Ditegaskan Mentan Andi Amran Sulaiman
KKP akan Jatuhkan Sanksi Denda Sebesar Rp18 Juta per Kilometer, Kasus Pagar Laut Pantura di Tangerang
Berita ini 2 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Februari 2025 - 15:35 WIB

Termasuk Makan Bergizi Gratis, THR dan Bansos, Prabowo Beber 8 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:24 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Senin, 10 Februari 2025 - 11:06 WIB

Akan Langsungkan Initial Public Offering, Sebanyak 18 Perusahaan dengan Aset di Atas Rp250 Miliar

Sabtu, 8 Februari 2025 - 11:47 WIB

IHSG dalam Tekanan, CSA Index Februari 2025 Turun, Pelaku Pasar Waspada terhadap Kebijakan Ekonomi Dunia

Kamis, 6 Februari 2025 - 08:02 WIB

Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Rabu, 5 Februari 2025 - 07:22 WIB

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Cabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 14:30 WIB

Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS Ditegaskan Mentan Andi Amran Sulaiman

Kamis, 23 Januari 2025 - 11:31 WIB

KKP akan Jatuhkan Sanksi Denda Sebesar Rp18 Juta per Kilometer, Kasus Pagar Laut Pantura di Tangerang

Berita Terbaru