Buruknya Nasib Buruh di Indonesia, dari Gelombang PHK hingga Ancaman Resesi Dunia

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 13 Oktober 2022 - 00:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buruh saat lakukan aksi demo. (Instagram.com/@aradio945)

Buruh saat lakukan aksi demo. (Instagram.com/@aradio945)

HALLOUPDATE.COM – Said Iqbal, Ketua Partai Buruh, yang berewokan mirip Lula Da Silva sang tokoh Buruh Brazil, sudah memberi ultimatum kepada pemerintah dan pengusaha untuk tidak mengorbankan nasib buruh ketika ancaman resesi dunia datang ke Indonesia.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Ancaman resesi ini, dalam istilah Luhut Panjaitan disebutnya “Perfect Storm”, atau sebuah badai sempurna, yang dapat memporak-porandakan ekonomi kita.

Dan Iqbal mengancam akan menurunkan massanya, kaum buruh, menolak gelombang PHK massal di hari depan ini.

Dari banyaknya pemberitaan media saat ini terkait gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), ada dua buah berita menarik.

Yakni “Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat sebanyak 2,2 Juta Pekerja dan “Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT” keduanya oleh Kompas, 30/9/2022 dan 5/10/2022.

Dalam penjelasan peningkatan jumlah PHK, selama Januari – Agustus tahun ini, disebutkan terjadi peningkatan sebesar 49% atau lebih dari satu juta jiwa, secara nasional yang dibandingkan tahun lalu.

Kedua berita di atas menunjukkan telah lebih dari sejuta orang mengalami PHK tahun ini. Jumlah ini hampir dipastikan pula pekerja formal, karena mereka terdaftar sebagai peserta JHT BPJS ketenagakerjaan.

Apakah “Perfect Storm” yang dimaksudkan oleh LBP sudah tiba?

Menurut konsensus para ahli krisis, yang dimaksudkan itu akan datang tahun depan. CNN Internasional memberitakan dalam “5 signs the world is headed for a recession”, 2/10, antara lain:

“While the consensus is that a global recession is likely sometime in 2023, it’s impossible to predict how severe it will be or how long it will last. Not every recession is as painful as the 2007-09 Great Recession, but every recession is, of course, painful.”

Meski krisis akan datang tahun depan, sebelum badai krisis datang kita sudah melihat gelombang PHK begitu dahsyatnya saat ini. Apalagi ketika badai krisis datang?

Atau kita bisa sebaliknya, melihat perspektif ekonom dari Chatib Basri, bahwa badai itu hanya akan memperlambat ekonomi saja, tidak sampai membuat krisis.

Sebab, krisis ekonomi adalah situasi penurunan aktivitas ekonomi, seperti GDP, penurunan income riil, penurunan lapangan kerja, dan penurunan industri selama beberapa quarter dalam grafik yang tajam.

2

Menurut Chatib Basri, kemungkinan kita seperti tahun 2007-2008 saja. Tidak besar dampaknya, hanya pelambatan.

Terlepas krisis datang seperti kata Luhut Panjaitan maupun hanya pelambatan kata Chatib Basri, nasib buruh yang terpuruk sudah menjadi kenyataan.

Said Iqbal, dalam pernyataannya diberbagai media mengatakan bahwa badai krisis yang disampaikan pemerintah hanyalah upaya menakut-nakuti.

Seharusnya, pemerintah bekerja keras untuk membuat tidak ada krisis sehingga tidak ada PHK.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Caranya dengan meningkatkan daya beli kaum buruh melalui kenaikan upah sebesar 13%. Sehingga nantinya terjadi konsumsi yang lebih besar dan perputaran ekonomi menjadi membaik.

Persoalan upah buruh memang menyedihkan paska pandemi covid-19. Survei Mekari April 2022 dalam judul “Mekari Whitepaper:

Laporan Kesejahteraan Karyawan2022 terhadap 5500 karyawan dari 300 perwakilan divisi SDM, Kompas, 10/10, menunjukkan 74% karyawan mengalami kemerosotan daya beli, sebanyak 61% mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hanya 15% yang masih mampu bertahan jika terjadi PHK.

Survei ini memotret buruh dalam sekor formal. Sektor formal, sekali lagi, adalah sektor yang secara hirarkhis memberikan kesejahteraan lebih baikdari buruh sektor non formal dan informal.

Sehingga secara keseluruhan kita dapat membayangkan kesejahteraan pekerja kita mayoritas dihantui ketidakpastian hidup.

Untuk memperkuat gambaran buruknya nasib pekerja kita, sebuah survei yang dilakukan Litbang Kementerian Perhubungan tentang Ojek Online, Kompas 9/1/, sebagai berikut:

Pendapatan pengemudi ojek perhari hampir sama dengan pengeluaran mereka, yakni berkisar Rp. 50.000-Rp.100.000

Mereka adalah anak usia 20-30 tahun sebanyak 40,63%, dan menjadi pengemudi ojol sebagai penghasilan utama sebanyak 54%.

Jumlah pengemudi Ojol ini berkisar 4 jutaan. Untuk kelompok GO-JEK sendiri, dream.co.id, 5/8/22, memberitakan jumlah mitra GO-JEK sebesar 3,7 juta pengemudi.

Survei Litbang Kementerian Perhubungan itu dilakukan September paska kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini memperburuk situasi ekonomi buruh yang di survei Mekari di atas.

Pada April juga telah terjadi kemerosotan daya beli, lalu pemerintah memberi kado kenaikan BBM pada September. Inflasi terjadi begitu tinggi. Buruh semakin merana.

Untuk keperluan daya beli buruh, pemerintah membuat BSU (Bantuan Subsidi Upah) pada program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 2022.

Ini sudah berlangsung 3 tahun. Program ini dimaksudkan untuk mensubsidi buruh sebesar Rp600.000 sekali pertahun, kepada 14,6 juta buruh.

Jika itu dikalikan, maka uang yang disalurkan pada buruh untuk subsidi adalah Rp8,76 T. atau 1,9% dari anggaran PEN (Rp455,6 T).

Sampai saat ini pemerintah mengklaim telah menyalurkan kepada sekitar 8 juta pekerja.

Tergerusnya daya beli buruh tentu saja tidak mampu diimbangi oleh program subsidi upah yang hanya menyentuh sedikit jumlah pekerja.

Bbc berbahasa Indonesia mengungkapkan hal itu dalam berita “Bantuan Subsidi Upah 2022: ‘Cemburu Sosial’ Bagi Puluhan Juta Pekerja Informal”, 6/4/22

Jumlah pekerja informal disebutkan 78 juta jiwa dan formal sebanyak 53 juta jiwa tahun 2021.

Sesungguhnya kecemburuan pun terjadi bagi pekerja formal yang tidak mendapatkan bagian.

Timbul Siregar, ketua serikat buruh OPSI dalam “BSU 2022 yang Tidak Sesuai Janji”, Progresnews.info, 1/9/2022, juga memperkuat telah terjadi kecemburuan sosial dikalangan buruh dalam subsidi upah yang sangat terbatas ini.

Bersatulah Kaum Buruh

Demonstrasi Partai Buruh yang dilakukan Said Iqbal dkk hari ini menjadi bagian dari demonstrasi kaum Buruh yang sudah berlangsung secara berkali-kali selama beberapa bulan ini.

Gelombang PHK Buruh di antara kesulitan ekonomi, baik inflasi maupun resesi, akan menyengsarakan buruh dan keluarganya.

Setiap buruh umumnya menanggung seorang istri dan dua anaknya. Artinya puluhan juta kaum buruh menderita saat ini. Dan ini perlu jalan keluar bersama dari pemimpin kaum buruh.

Kelompok buruh yang dipimpin Said Iqbal selama ini berjarak dengan kelompok buruh yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat.

Keterpisahan terjadi karena kedekatan mereka yang berbeda pada kekuasaan Jokowi.

Namun, tantangan yang besar ke depan, Gelombang PHK dan penderitaan buruh akibat hancurnya daya beli, menuntut adanya kebersamaan sikap.

Dalam merespon kebijaksanaan Jokowi, khususnya siapa dikorbankan pemerintah jika terjadi krisis? Apakah buruh atau orang-orang kaya?

Jika buruh ingin menyelamatkan diri, maka keniscayaan persatuan kaum buruh harus segera terjadi.

Dimulai dengan evaluasi atas berbagai kebijakan Jokowi yang anti buruh.

Seperti UU Omnibus law, kebijakan kenaikan upah rendah, pemberangusan hak-hak berserikat buruh dan anggaran PEN yang lebih memihak pengusaha ketimbang buruh.

Selanjutmya, buruh harus bersatu mencari pemimpin ke depan. Pemimpin bangsa ini dihuni mayoritas elite yang tidak pro buruh.

Mereka hanya melihat kekuasaan sebagai karier hidup dan penghambaan material alias memperkaya diri.

Kaum buruh ke depan perlu membangun pakta persekutuan dengan calon presiden yang mau tunduk pada kepentingan buruh, bukan tunduk pada kepentingan oligarki.

Penutup

Gelombang PHK sudah terjadi. Ini belum lagi jika badai krisis dunia atau “Perfect Storm” datang tahun depan.

Lalu, bagaimana kita mampu melihat jutaan kaum buruh menjadi pengangguran dan keluarga buruh menjadi pengemis?

Survei telah memotret, sebagiannya, nasib buruh yang semakin terpuruk.

Yakni kehilangan daya beli pada awal tahun lalu dan semakin hancur dalam survei Litbang Kemenhub setelah kenaikan BBM ini. Belum lagi buruh pada sektor informal.

Untuk itu kaum buruh harus bersatu. Melawan semua kebijakan Jokowi yang anti buruh.

Tidak bisa terpisah seperti selama ini, sebagiannya masih berdekatan dengan Jokowi, sebagiannya berposisi.

Kebersamaan kaum buruh dibutuhkan untuk melawan arah nasib buruh yang hancur dan akan semakin hancur.

Dalam kebersamaan itu, kaum buruh juga harus membangun pakta persekutuan dengan capres yang pro buruh.

Sampai saat ini, hanya Anies Baswedan yang
setuju dengan kenaikan upah buruh tinggi, semua capres lainnya yang muncul di bursa capres, tidak pernah memikirkan nasib buruh.

Begitu pun, pakta persekutuan kepada calon pemimpin ke depan merupakan agenda terbesar dari kebersamaan kaum buruh untuk merubah nasib buruh ke depan.

Selamat berjuang untuk kaum buruh yang kita cintai.

Opini: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat

Berita Terkait

Muhammadiyah Tanggapi Terkait Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan
Emil Salim Institute Sebut Transisi Menuju Energi Terbarukan Berjalan Bila Pemerintah Memiliki ‘Political Will’
BNSP Serahkan SK Lisensi kepada LSP Perikanan Hias Indonesia di Pameran Nusatic 2024: Dorong SDM Kompeten
Menteri ESDM Ungkap Sebanyak 6 Wilayah Tambang Sudah Disiapkan untuk Ormas Keagamaan
OJK dan Kemnaker RI Satukan Langkah: Prakonvensi RSKKNI Bidang Jasa Keuangan di Bandung
Meningkatkan Kapasitas Penilaian: Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,1 Persen di Tengah Tantangan Global
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi Minta Bulog Serap Sebanyak-banyaknya Produksi Dalam Negeri
Berita ini 1 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:36 WIB

Muhammadiyah Tanggapi Terkait Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan

Senin, 10 Juni 2024 - 11:09 WIB

Emil Salim Institute Sebut Transisi Menuju Energi Terbarukan Berjalan Bila Pemerintah Memiliki ‘Political Will’

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

BNSP Serahkan SK Lisensi kepada LSP Perikanan Hias Indonesia di Pameran Nusatic 2024: Dorong SDM Kompeten

Minggu, 9 Juni 2024 - 07:28 WIB

Menteri ESDM Ungkap Sebanyak 6 Wilayah Tambang Sudah Disiapkan untuk Ormas Keagamaan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:43 WIB

OJK dan Kemnaker RI Satukan Langkah: Prakonvensi RSKKNI Bidang Jasa Keuangan di Bandung

Rabu, 8 Mei 2024 - 21:55 WIB

Meningkatkan Kapasitas Penilaian: Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:07 WIB

Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,1 Persen di Tengah Tantangan Global

Minggu, 5 Mei 2024 - 13:52 WIB

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi Minta Bulog Serap Sebanyak-banyaknya Produksi Dalam Negeri

Berita Terbaru