Hidupkan Izin Tambang Sudah Mati di Aceh, Menteri Bahlil Dituding Ceroboh dan Melawan Hukum

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 13 Oktober 2022 - 00:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Instagram.com/@bahlillahadalia)

Presiden Jokowi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Instagram.com/@bahlillahadalia)

HALLOUPDATE.COM – Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dinilai ceroboh dengan mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP)  PT Linge Mineral Resources (LMR) di Aceh Tengah.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

IUP LMR sebelumnya sudah dicabut, sehingga Bahlil Lahadalia berpotensi digugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat Pemprov Aceh dan Pemkab Aceh Tengah.

“Pengelolaan Mineral dan Batubara diatur secara khusus, merupakan kewenangan penuh Pemerintah Aceh,” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Selasa (11/10/2022) di Jakarta.

“Bahlil tidak mempertimbangkan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, khususnya Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 yang merupakan Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara,” imbuhnya.

Pasalnya, sambung Yusri, menurut Kepala Dinas ESDM Pemerintah Aceh, Ir Mahdinur MM telah mengatakan pada Selasa (11/10/202) siang, bahwa maka status lokasi tambang menjadi bebas dan di bawah kewenangan penuh Pemerintah Aceh.

Setelah Kepala BKPM mencabut IUP PT LMR yang berstatus Penanaman Modal Asing di bawah kewenangan Pemerintah Pusat pada 5 April 2022 sesuai surat nomor 20220405-01-92695, dan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

“Maka, tidak ada kewenangan apapun bagi Kepala BKPM, Bahlil untuk bisa mencabut terhadap surat keputusannya sendiri tertanggal 5 April 2022 tersebut, jika dia cabut itu perbuatan melawan hukum,” ungkap Yusri Usman.

Oleh sebab itu, kata Yusri, wilayah tambang bekas PT LMR itu sekarang merupakan wilayah bebas dan di bawah kewenangan Pemerintah Aceh.

“Bagi yang berminat bisa mengajukan permohonan sesuai Qanun Aceh bidang pengelolaan sumber daya alam,” kata Yusri.

Lanjut Yusri, dasarnya seperti dikatakan Kadis ESDM Aceh, Pasal 173 A dari UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, dijelaskan pengalihan wewenang tersebut tidak berlaku bagi Propinsi yang memiliki Undang Undang Keistimewaan dan kekhususan.

Serta mengatur secara khusus pengelolaan minerba di dalam aturan kekhususan tersebut, termasuk Qanun Aceh yang sudah disebut di atas.

Jadi, lanjut Yusri, berdasarkan ketentuan perundangan di atas, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Aceh.

2

Kecuali potensi minerba itu terletak di wilayah lintas provinsi atau di wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

“Akan tetapi, IUP yang dicabut Bahlil itu masih di wilayah Pemerintah Aceh, jadi kacau betul kebijakan Bahlil ini, harus segera dilaporkan juga ke Presiden Jokowi supaya diberi sanksi tegas, sebab bisa marah orang Aceh dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan ini,” tutup Yusri.

Apalagi, sambung Yusri, Kepala ESDM Aceh telah menyatakan tidak pernah menerima surat pemberitahuan terkait keputusan Menteri Bahlil tertanggal 30 Agustus 2022 yang menghidupkan kembali IUP PT LMR tersebut.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

IFC akan Perluas Operasinya di Indonesia, Begini Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Bahas Ekonomi Global dan Geopolitik Sambil Makan Nastar dan Cemilan Lebaran Bersama Anak Buah
Harga Minyak Dapat Tembus 100 Dolar AS per Barel, Dampak Eskalasi Konflik Iran – Israel di Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis
PUPR Gratiskan Ruas Tol Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport dan Ruas Kartasura – Klaten
Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak
CSA Index April 2024: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor di Pasar Modal
Peran Kunci: OJK dan Sinergi LSP PM dan BNSP dalam Industri
Berita ini 1 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 April 2024 - 09:56 WIB

IFC akan Perluas Operasinya di Indonesia, Begini Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Selasa, 16 April 2024 - 10:44 WIB

Sri Mulyani Bahas Ekonomi Global dan Geopolitik Sambil Makan Nastar dan Cemilan Lebaran Bersama Anak Buah

Selasa, 16 April 2024 - 09:32 WIB

Harga Minyak Dapat Tembus 100 Dolar AS per Barel, Dampak Eskalasi Konflik Iran – Israel di Timur Tengah

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis

Minggu, 7 April 2024 - 09:18 WIB

PUPR Gratiskan Ruas Tol Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport dan Ruas Kartasura – Klaten

Kamis, 4 April 2024 - 10:39 WIB

Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index April 2024: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor di Pasar Modal

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:13 WIB

Peran Kunci: OJK dan Sinergi LSP PM dan BNSP dalam Industri

Berita Terbaru