Jangan Pernah Mencoba Lakukan Upaya-upaya yang Bukan Menjadi Domain Pekerjaan Kita

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 16 Desember 2022 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenhan  tidak memiliki domain dalam urusan Ketahanan Pangan, ìtu adalah domain Kementerian Pertanian. (Dok. Kalteng.go.id)

Kemenhan tidak memiliki domain dalam urusan Ketahanan Pangan, ìtu adalah domain Kementerian Pertanian. (Dok. Kalteng.go.id)

HALLOUPDATE.COM – Umat manusia di muka bumi sebagaimana disebut oleh Yuval Noah Harari kini harus siap karena akan menghadapi ancaman keamanan dalam bentuk Keruntuhan Ekologi, kerusakan lingkungan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Contoh dari kemungkinan kerusakan ekologi telah kita lihat di Kalimantan pada proyek gagal Food Estate Kementerian Pertahanan.

Pesan yang harus diingat dari kegagalan food estate Kalimantan itu adalah, jangan pernah kita mencoba lakukan upaya-upaya yang bukan menjadi domain pekerjaan kita.

Kemenhan jelas tidak memiliki domain dalam urusan Ketahanan Pangan. Hal itu adalah domain Kementerian Pertanian. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Setelah era perang dingin usai, isu HAM menjadi isu utama yang menguat dan mendapat tempat dalam studi politik dan isu internasional.

Tapi kemudian menjadi masalah Karena banyak negara dunia ke 3 yang melakukan represi dan kekerasan melawan kemanusiaan. Seperti yang terjadi di Bosnia, Myanmar, Aceh dan Papua.

Masalah HAM menjadi satu diskursus penting. Namun meski menjadi isu penting, kebijakan luar negeri adalah refleksi cermin politik dalam negeri suatu negara.

Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebijakan HAM di dalam negeri bisa confiden untuk melakukan politik luar negeri terkait HAM internasional.

Indonesia dinilai gagal dalam pendekatan substansial untuk menyelesaikan masalah Papua.

Sejak 32 tahun di era orba sampai sekarang, pendekatan yang dilakukan untuk masalah Papua selalu pendekatan keamanan, yang terbukti tidak efektif untuk pola penyelesaian.

Korban-korban tetap berjatuhan dari semua kalangan, rakyat biasa, TNI-Polri dan pendatang.

Diusulkan untuk Papua dilakukan pendekatan dialogis seperti penyelesaian dialog yang dilakukan terhadap Aceh, Ambon dan Poso.

Semuanya berhasil dengan pendekatan dialogis. Papua jangan dipandang enteng akan berhasil dengan pendekatan dana Otsus dan infrastruktur.

Selama proses dialog dan penghargaan terhadap mereka-mereka yang tersakiti perasaannya akibat pendekatan keamanan 32 tahun orba sampai sekarang.
 
Oleh: Al A’raf – Dosen Universitas Paramadina, Ketua Badan Pekerja Centra Initiative.

Disarikan dari Diskusi Publik Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan CIDE “Evaluasi 2022 dan Proyeksi 2023: Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi HAM : Politik dan Keamanan.” (15/12/2022).***

Berita Terkait

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu dengan Prabowo Subianto
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan Usai Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka
Diminta Incar Kasus-kasus Korupsi Besar, KPK Tanggapi Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat, Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan
Jokowi Tanggapi Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice
Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
Pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Wacana Koruptor Tobat Ditanggapi Gerindra
Berita ini 3 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 07:37 WIB

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu dengan Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 15:50 WIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan Usai Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka

Sabtu, 11 Januari 2025 - 12:28 WIB

Diminta Incar Kasus-kasus Korupsi Besar, KPK Tanggapi Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Kamis, 9 Januari 2025 - 08:53 WIB

KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat, Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan

Senin, 6 Januari 2025 - 15:28 WIB

Jokowi Tanggapi Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres

Senin, 6 Januari 2025 - 11:51 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice

Sabtu, 28 Desember 2024 - 15:26 WIB

Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 28 Desember 2024 - 11:21 WIB

Pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Wacana Koruptor Tobat Ditanggapi Gerindra

Berita Terbaru