Jangan Pernah Mencoba Lakukan Upaya-upaya yang Bukan Menjadi Domain Pekerjaan Kita

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 16 Desember 2022 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenhan  tidak memiliki domain dalam urusan Ketahanan Pangan, ìtu adalah domain Kementerian Pertanian. (Dok. Kalteng.go.id)

Kemenhan tidak memiliki domain dalam urusan Ketahanan Pangan, ìtu adalah domain Kementerian Pertanian. (Dok. Kalteng.go.id)

HALLOUPDATE.COM – Umat manusia di muka bumi sebagaimana disebut oleh Yuval Noah Harari kini harus siap karena akan menghadapi ancaman keamanan dalam bentuk Keruntuhan Ekologi, kerusakan lingkungan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Contoh dari kemungkinan kerusakan ekologi telah kita lihat di Kalimantan pada proyek gagal Food Estate Kementerian Pertahanan.

Pesan yang harus diingat dari kegagalan food estate Kalimantan itu adalah, jangan pernah kita mencoba lakukan upaya-upaya yang bukan menjadi domain pekerjaan kita.

Kemenhan jelas tidak memiliki domain dalam urusan Ketahanan Pangan. Hal itu adalah domain Kementerian Pertanian. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Setelah era perang dingin usai, isu HAM menjadi isu utama yang menguat dan mendapat tempat dalam studi politik dan isu internasional.

Tapi kemudian menjadi masalah Karena banyak negara dunia ke 3 yang melakukan represi dan kekerasan melawan kemanusiaan. Seperti yang terjadi di Bosnia, Myanmar, Aceh dan Papua.

Masalah HAM menjadi satu diskursus penting. Namun meski menjadi isu penting, kebijakan luar negeri adalah refleksi cermin politik dalam negeri suatu negara.

Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebijakan HAM di dalam negeri bisa confiden untuk melakukan politik luar negeri terkait HAM internasional.

Indonesia dinilai gagal dalam pendekatan substansial untuk menyelesaikan masalah Papua.

Sejak 32 tahun di era orba sampai sekarang, pendekatan yang dilakukan untuk masalah Papua selalu pendekatan keamanan, yang terbukti tidak efektif untuk pola penyelesaian.

Korban-korban tetap berjatuhan dari semua kalangan, rakyat biasa, TNI-Polri dan pendatang.

Diusulkan untuk Papua dilakukan pendekatan dialogis seperti penyelesaian dialog yang dilakukan terhadap Aceh, Ambon dan Poso.

Semuanya berhasil dengan pendekatan dialogis. Papua jangan dipandang enteng akan berhasil dengan pendekatan dana Otsus dan infrastruktur.

Selama proses dialog dan penghargaan terhadap mereka-mereka yang tersakiti perasaannya akibat pendekatan keamanan 32 tahun orba sampai sekarang.
 
Oleh: Al A’raf – Dosen Universitas Paramadina, Ketua Badan Pekerja Centra Initiative.

Disarikan dari Diskusi Publik Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan CIDE “Evaluasi 2022 dan Proyeksi 2023: Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi HAM : Politik dan Keamanan.” (15/12/2022).***

Berita Terkait

Soal PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas, Begìni Respons Tenaga Ahli Utama KSP
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno
Ada Peluang Megawati Soekarnoputri Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDIP Sebut Momentumnya
Prabowo Subianto Berkunjung ke Kantor PKB, Disambut Hangat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9 untuk Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024
Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa, Prabowo Subianto Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan
Berita ini 1 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:57 WIB

Soal PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas, Begìni Respons Tenaga Ahli Utama KSP

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:20 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:45 WIB

Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:29 WIB

Ada Peluang Megawati Soekarnoputri Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDIP Sebut Momentumnya

Rabu, 24 April 2024 - 21:01 WIB

Prabowo Subianto Berkunjung ke Kantor PKB, Disambut Hangat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Rabu, 24 April 2024 - 14:49 WIB

Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9 untuk Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024

Selasa, 23 April 2024 - 16:02 WIB

Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Senin, 22 April 2024 - 11:54 WIB

Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa, Prabowo Subianto Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan

Berita Terbaru