Kapolri Diminta Usut Dugaan Oknum Polda Jambi Terkait Praktek Tambang Ilegal di Bungo Jambi

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 1 Oktober 2022 - 03:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. (Dok. CERI)

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. (Dok. CERI)

HALLO UPDATE – Puluhan warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 September 2022 lalu.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong atau tuan takur di wilayahnya, mereka sudah tidak percaya lagi terhadap Polres dan Polda Jambi dalam menertibkan mafia tambang di Bungo Jambi.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Kapolri untuk turun langsung memeriksa dan menangkap petinggi PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) yang diduga melakukan praktek tambang batubara ilegal, praktek mafia tanah, hukum dan penggelapan pajak.

Aliansi meminta Kapolri untuk segera periksa dan segera copot penyidik Polres Bungo berinisial EB yang diduga melakukan praktek maladministrasi dalam penanganan perkara.

Termasuk mereka meminta Kementerian ESDM menindak penambang nakal yang tidak melakukan reklamasi paska tambang.

Menyikapi kondisi tersebut, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Sabtu (1/10/2022) di Jakarta mengutarakan, sangat prihatin dan dapat memahami sikap pengunjuk rasa akibat merasa diperlakukan tidak adil oleh oknum Polisi di Polres dan Polda Jambi.

Sehingga dengan penuh resiko mereka datang dari jauh, yaitu Kabupaten Bungo Jambi untuk berorasi secara lantang di depan Mabes Polri, karena viral terdeteksi oleh LPPHI (Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia).

Kata Yusri, itu bentuk ekspresi puncak rasa frustasi masyarakat disekitar tambang terhadap ketidak adilan yang mereka rasakan oleh oknum aparat penegak hukum setempat.

Polisi dicurigai lebih berpihak kepada penambang yang melanggar hukum daripada berpihak kepada rakyat sebagai korban semena mena yang kata mereka dilakukan oleh mafia tambang.

Tak dapat dipungkiri menurut mereka, berdasarkan pengalaman dari kasus Sambo, bila berhadapan dengan mafia, maka yang benar bisa salah dan yang salah bisa benar, ini kacau.

Jadi tergantung selera kemauan konsorsium mafia itu saja, ternyata praktek itu memang marak di tanah air, ironis memang bagi rakyat yang tak mampu, kata Yusri.

“Kami banyak dengar dari berbagai sumber, tambang batubara atau stock pile yang dikelola oleh PT KBPC, yang dimiliki Syamsudin sebagai Owner.”

“Kabarnya berlokasi di wilayah PT Nusantara Termal Coal (NTC) padahal izin tambang NTC itu sudah dicabut pada tahun 2015 lalu oleh Kementerian ESDM karena bermasalah,” beber Yusri.

Selain itu, kata Yusri, berdasar informasi masyarakat disekitar tambang, diduga kuat PT KBPC menggunakan izin tambang milik PT Brasu yang koordinatnya berada di lokasi lain namun digunakan untuk mengeruk batubara di lokasi NTC.

Jika informasi masyarakat itu benar, maka praktek itu namanya pencurian sumber daya alam yang melanggar UU Minerba, ancaman hukumannya 5 tahun dan dendanya bisa mencapai Rp 100 miliar sesuai Pasal 158 UU Minerba nomor 3 tahun 2020, kata Yusri.

Untuk pembuktiannya di lapangan sangat mudah, lakukan shooting kordinat dilokasi tambang, kemudian masukan data floting kordinat ke peta geospacial atau check ke Portal ESDM MODI.

Maka akan diketahui posisi tambang itu masuk kawasan mana, hal itu sebetulnya merupakan tugas Inspektur Tambang dan Dinas ESDM Propinsi Jambi, kata Yusri.

“NTC ini merupakan perusahaan PKP2B seluas 100.000 hektar yang sudah dicabut izinnya, lalu berubah status menjadi WPN (Wilayah Pertambangan Nasional) sesuai dengan UU Minerba.”

“Haram hukumnya menambang dikawasan itu tanpa memiliki IUP Operasi Produksi” ungkap Yusri lagi.

Jika sudah memiliki IUP Operasi Produksi dan dokumen AMDAL, maka perusahaan harus memiliki Kepala Teknik Tambang dan memohon persetujuan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

2

Termasuk harus mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan jika lokasi masuk dalam kawasan hutan.

Jika semua persyaratan itu sudah dipenuhi, barulah boleh beroperasi tambangnya, jika belum terpenuhi semua syarat diatas tetapi menambang, ya ilegal lah namanya, kata Yusri.

Terkait hal itu, Yusri menyatakan pihaknya sudah melayangkan konfirmasi kepada Direktur PT KBPC Jimmy Syamsudin pada Jumat (30/9/2022) pagi.

Yusri mengatakan, dalam permintaan informasi dan konfirmasi itu, pihaknya menanyakan terkait ada sekelompok masyarakat Bungo Jambi.

Yang telah berunjuk rasa di Mabes Polri dan telah melaporkan kegiatan PT KBPC di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Namun, hingga berita ini dilaporkan Sabtu pagi, belum ada keterangan apa pun dari Jimmy Syamsudin sebagai Direktur PT KBPC.

Sementara itu, terkait konflik PT KBPC dengan masyarakat, Yusri mengutarakan, jajaran Polda Jambi seyogyanya segera merekontruksi koordinat tambang yang terlampir di IUP OP perusahaan tambang yang dianggap sebagai pemasok batubara kepada PT KBPC.

Agar terhindar dari delik mencuri batubara dilahan bekas izin NTC yang memang kualitasnya cukup baik, kalorinya diatas 6.800 – 7.300 kal/g.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Ia menegaskan, sikap tegas dari aparat penegak hukum sangat penting dilakukan segera lantaran adanya potensi kerugian negara meliputi kehilangan pendapatan dari royalti dan PNBP serta pajak badan.

“Termasuk kerugian negara akibat terjadinya kerusakan lingkungan, karena tidak menjalankan kaidah pertambangan yang baik dan benar atau Good Practice Mining,” kata Yusri.

Selain itu, Yusri juga meminta jajaran Polda Riau dan Polda Sumbar untuk segera menelisik aliran batubara dari PT KBPC ke sektor industri di kedua daerah itu, termasuk ke PT Semen Padang.

“Karena tentunya, jika terbukti praktek KBPC adalah ilegal, maka siapa pun pembelinya bisa dikatakan sebagai penadah hasil tambang curian bisa dijerat pasal pidana,” ungkap Yusri.

Langkah Divisi Propam Mabes Polri harus segera memberikan atensi khusus kepada Polda Jambi, Polda Riau dan Polda Sumbar itu menurut Yusri penting untuk dilakukan dan diberitahukan ke masyarakat.

Agar tidak ada tudingan miring bahwa jajaran ketiga institusi penegak hukum turut kecipratan uang dari praktek tambang ilegal itu.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat

Berita Terkait

Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Muhammadiyah Tanggapi Terkait Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan
Emil Salim Institute Sebut Transisi Menuju Energi Terbarukan Berjalan Bila Pemerintah Memiliki ‘Political Will’
Berita ini 0 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:28 WIB

Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:21 WIB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:56 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:55 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Senin, 10 Juni 2024 - 11:36 WIB

Muhammadiyah Tanggapi Terkait Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan

Senin, 10 Juni 2024 - 11:09 WIB

Emil Salim Institute Sebut Transisi Menuju Energi Terbarukan Berjalan Bila Pemerintah Memiliki ‘Political Will’

Berita Terbaru