Mengapa Reshuffle Kabinet di Tahun Politik 2023-2024 Tak Untungkan Jokowi? Ini Alasannya

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 6 Februari 2023 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Instagram.com/@suryapaloh.id)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Instagram.com/@suryapaloh.id)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

HALLOUPDATE.COM – Pada hari Rabu Pon kemarin mata publik terfokus pada kemungkinan terjadinya reshufle.

Rabu pon menjadi hari yang ditandai oleh publik sebagai suatu kebiasaan presiden Jokowi sebagai waktu yang dipilih untuk melakukan reshufle kabinet.

Faktanya Rabu Pon kemarin tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi sudah tepat tidak jadi mereshuffle.

Jika jadi mereshuffle maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.

Sebelum ada isu reshuffle, ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, dimana Surya Paloh dalam konfrensi pers mengatakan bahwa itu pertemuan biasa saja d

Dan keberadaan partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya dari jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.

Menurut Surya Paloj pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi Nasdem untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan.

Surya Paloh sayang sama Pak Jokowi, namun rasa sayangnya hanya sampai Oktober 2024. Karena Nasdem dan Surya Paloh ingin 2024-2029, Anies Baswedanlah Presidennya.

Perjuangannya terhadap Anies Baswedan tersebut yang kemudian menjadi isu bahwa Menteri Nasdem akan direshuffle.

2

Prediksi reshufle ini menguat dan tentu sangat beralasan, Selain isu dukungan terhadap Anies Baswedan, ada alasan lain yang mengarah kepada reshufle tersebut.

Diantaranya adalah Rapat Terbatas (ratas) mengenai masalah beras di Istana negara yang tidak dihadiri oleh Dua menteri asal Nasdem.

Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Para Menteri malah asing melakukan manuver politik dengan Golkar.

Reshuffle Kabinet di Tahun Politik 2023-2024 memang tidak menguntungkan Jokowi. Ada tiga alasan diantaranya adalah

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pertama, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.

Dengan tidak adanya reshufle kabinet membuktikan bahwa Jokowi tidak gentar atas pencapresan Anies tersebut.

Kedua, dimata publik Nasdem akan tampak seperti dizhalimi dan di intimidasi atas pencapresan Anies Baswedan yang berujung pandangan buruk dari masyarakat terhadap Jokowi.

Hal ini akan meluas tidak hanya permasalahan dengan Nasdem semata.

Tentunya posisi Nasdem sendiri akan lebih clear menjadi oposan badi pemerintah Jokowi yang tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah.

Ketiga, dengan deklarasi tiga partai terhadap pencapresan Anies Baswedan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi partai-partai lain.

Untuk semakin mendekat karena reshuffle membuat posisi Anies dan Nasdem akan semakin kuat dimata publik.

Oleh karena itu, perombakan kabinet di tahun-tahun politik 2023-2024 sebaiknya perlu dihindari.

Manakala Presiden Jokowi tidak mau menambah masalah yang tidak perlu.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Kasus Intimidasi Mahasiswa UII: Puan Maharani Minta Pertanggungjawaban
Pernah Diajukan 2 Kali dan Terkendala TAP MPR, Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan 2025 Ini
Belum Genap Setahun Menjabat Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Alasannya
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
MNC Digital Pernah Kerja Sama Properti dengan Perusahaan Kamboja Saat Sufmi Dasco Menjadi Komisaris
PDIP Tanggapi Kunjungan Putra Presiden Prabowo Subianto ke Kediaman Megawati Soekarnoputri
Sekjen PDIP Hasto Kristianto Ungkap Ancaman kepada Dirinya Jika PDIP Memecat Joko Widodo atau Jokowi
KLB Partai Gerindra Calonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, PAN Dipastikan Beri Dukungan
Berita ini 6 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Kasus Intimidasi Mahasiswa UII: Puan Maharani Minta Pertanggungjawaban

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:01 WIB

Pernah Diajukan 2 Kali dan Terkendala TAP MPR, Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan 2025 Ini

Kamis, 1 Mei 2025 - 07:16 WIB

Belum Genap Setahun Menjabat Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Alasannya

Senin, 28 April 2025 - 07:33 WIB

Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik

Selasa, 8 April 2025 - 10:48 WIB

MNC Digital Pernah Kerja Sama Properti dengan Perusahaan Kamboja Saat Sufmi Dasco Menjadi Komisaris

Kamis, 3 April 2025 - 14:36 WIB

PDIP Tanggapi Kunjungan Putra Presiden Prabowo Subianto ke Kediaman Megawati Soekarnoputri

Sabtu, 22 Maret 2025 - 13:47 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristianto Ungkap Ancaman kepada Dirinya Jika PDIP Memecat Joko Widodo atau Jokowi

Sabtu, 15 Februari 2025 - 09:21 WIB

KLB Partai Gerindra Calonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, PAN Dipastikan Beri Dukungan

Berita Terbaru