Mengapa Reshuffle Kabinet di Tahun Politik 2023-2024 Tak Untungkan Jokowi? Ini Alasannya

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 6 Februari 2023 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Instagram.com/@suryapaloh.id)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Instagram.com/@suryapaloh.id)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

HALLOUPDATE.COM – Pada hari Rabu Pon kemarin mata publik terfokus pada kemungkinan terjadinya reshufle.

Rabu pon menjadi hari yang ditandai oleh publik sebagai suatu kebiasaan presiden Jokowi sebagai waktu yang dipilih untuk melakukan reshufle kabinet.

Faktanya Rabu Pon kemarin tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi sudah tepat tidak jadi mereshuffle.

Jika jadi mereshuffle maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.

Sebelum ada isu reshuffle, ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, dimana Surya Paloh dalam konfrensi pers mengatakan bahwa itu pertemuan biasa saja d

Dan keberadaan partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya dari jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.

Menurut Surya Paloj pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi Nasdem untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan.

Surya Paloh sayang sama Pak Jokowi, namun rasa sayangnya hanya sampai Oktober 2024. Karena Nasdem dan Surya Paloh ingin 2024-2029, Anies Baswedanlah Presidennya.

Perjuangannya terhadap Anies Baswedan tersebut yang kemudian menjadi isu bahwa Menteri Nasdem akan direshuffle.

Prediksi reshufle ini menguat dan tentu sangat beralasan, Selain isu dukungan terhadap Anies Baswedan, ada alasan lain yang mengarah kepada reshufle tersebut.

Diantaranya adalah Rapat Terbatas (ratas) mengenai masalah beras di Istana negara yang tidak dihadiri oleh Dua menteri asal Nasdem.

2

Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Para Menteri malah asing melakukan manuver politik dengan Golkar.

Reshuffle Kabinet di Tahun Politik 2023-2024 memang tidak menguntungkan Jokowi. Ada tiga alasan diantaranya adalah

Pertama, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.

Dengan tidak adanya reshufle kabinet membuktikan bahwa Jokowi tidak gentar atas pencapresan Anies tersebut.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kedua, dimata publik Nasdem akan tampak seperti dizhalimi dan di intimidasi atas pencapresan Anies Baswedan yang berujung pandangan buruk dari masyarakat terhadap Jokowi.

Hal ini akan meluas tidak hanya permasalahan dengan Nasdem semata.

Tentunya posisi Nasdem sendiri akan lebih clear menjadi oposan badi pemerintah Jokowi yang tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah.

Ketiga, dengan deklarasi tiga partai terhadap pencapresan Anies Baswedan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi partai-partai lain.

Untuk semakin mendekat karena reshuffle membuat posisi Anies dan Nasdem akan semakin kuat dimata publik.

Oleh karena itu, perombakan kabinet di tahun-tahun politik 2023-2024 sebaiknya perlu dihindari.

Manakala Presiden Jokowi tidak mau menambah masalah yang tidak perlu.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan Usai Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka
Diminta Incar Kasus-kasus Korupsi Besar, KPK Tanggapi Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat, Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan
Jokowi Tanggapi Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice
Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
Pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Wacana Koruptor Tobat Ditanggapi Gerindra
Lakukan Pencekalan Mantan Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri, PDIP Persoalkan Tindakan KPK
Berita ini 6 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 13 Januari 2025 - 15:50 WIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan Usai Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka

Sabtu, 11 Januari 2025 - 12:28 WIB

Diminta Incar Kasus-kasus Korupsi Besar, KPK Tanggapi Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Senin, 6 Januari 2025 - 15:28 WIB

Jokowi Tanggapi Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres

Senin, 6 Januari 2025 - 11:51 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice

Sabtu, 28 Desember 2024 - 15:26 WIB

Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 28 Desember 2024 - 11:21 WIB

Pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Wacana Koruptor Tobat Ditanggapi Gerindra

Kamis, 26 Desember 2024 - 13:48 WIB

Lakukan Pencekalan Mantan Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri, PDIP Persoalkan Tindakan KPK

Rabu, 25 Desember 2024 - 08:22 WIB

Terkait Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka, PDIP Sampaikan Kritik Tajam

Berita Terbaru