Menperin Agus Gumiwang Tanggapi Kritik Anies Baswedan Soal Subsidi Kendaraan Listrik

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 10 Mei 2023 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Dok. Kemenperin.go.id)

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Dok. Kemenperin.go.id)

HALLOUPDATE.COM  – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran karena justru menambah kemacetan dan berisiko menambah emisi karbon.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Menurut Menperin, pengembangan industri kendaraan listrik harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi saja.

“EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu,” katanya di Jakarta, Selasa 9 Mei 2023.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Gokil! Transaksi QRIS BRI Meroket pada Periode Libur Lebaran 2023

Menperin juga mengingatkan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik akan membuka lapangan kerja yang cukup besar bagi rakyat Indonesia.

Di sisi lain, pengembangan industri kendaraan listrik juga bermanfaat untuk memanfaatkan program hilirisasi nikel yang tengah dijalankan pemerintah.

“Jadi kalau kita melihat pengembangan industri EV itu jangan dilihat dari satu faktor saja tapi faktor secara utuh, harus kita lihat karena ekosistem itu juga kita bentuk dan manfaat serta tujuan yang saya sampaikan tadi, tidak bisa dilihat dari satu faktor saja,” tutur Menperin.

Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan listrik.

Ia menilai pemberian subsidi bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara, terlebih ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi.

Anies menyebut emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).

2

“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit,” katanya.

Anies juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan.

“Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media,” katanya.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo
Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Stabilitas Ekonomi Nasional Dorong Lonjakan CSA Index, Tanda Arah Pasar Semakin Jelas
Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas
Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang Tepat
Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan
PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025
Berita ini 40 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 23 Juni 2025 - 15:53 WIB

Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo

Rabu, 11 Juni 2025 - 14:38 WIB

Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut

Kamis, 15 Mei 2025 - 09:12 WIB

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman

Rabu, 7 Mei 2025 - 19:35 WIB

Stabilitas Ekonomi Nasional Dorong Lonjakan CSA Index, Tanda Arah Pasar Semakin Jelas

Selasa, 6 Mei 2025 - 13:35 WIB

Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas

Rabu, 30 April 2025 - 09:25 WIB

Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang Tepat

Selasa, 29 April 2025 - 14:40 WIB

Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan

Kamis, 24 April 2025 - 18:37 WIB

PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025

Berita Terbaru

KPK periksa ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus 2024 dan travel Uhud Tour miliknya. (Instagram.com @khalidbasalamahofficial)

Nasional

Khalid Basalamah dan Uhud Tour Masuk Radar KPK Kasus Kuota Haji

Selasa, 24 Jun 2025 - 10:57 WIB

Letusan Gunung Lewotobi. (Dok. Esdm.go.id)

Nusantara

Lewotobi Meletus 5 Kali dalam 6 Jam, Abu Tebal Kepung Flotim

Kamis, 19 Jun 2025 - 09:41 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual. (Dok. Tim Media Prabowo)

Nasional

Sengketa Wilayah Selesai, Empat Pulau Resmi Masuk Aceh

Rabu, 18 Jun 2025 - 07:15 WIB