Pemerintah Sudah Belanja Rp 427,6 Triliun, Naik Signifikan Akibat Pemilu dan Bantuan Sembako Pangan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 27 April 2024 - 10:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

HALLOUPDATE.COM – Pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari target APBN.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

“(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan,” pada konferensi APBN Kita edisi April 2024.

“Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,” ungkapnya

Baca artikel lainnya di sini : Usulkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah di Petani Naik Jadi Rp6.757 per Kg, Begini Alasan HKTI

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun.

Dimana terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumya.

Baca artikel lainnya di sini : Begini Penjelasan ADB Soal Ekonomi Indonesia Diprediksi akan Tumbuh 5 Persen di Tahun 2024 dan 2025

2

Utamanya dikarenakan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.

Selain belanja pegawai, Menkeu juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu.

Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,” sambung Menkeu.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sementara, selain belanja K/L juga terdapat belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu.

Menkeu menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.

“Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,” ucapnya.***

Artikel di atas, juga dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi & bisnis Harianinvestor.com

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Hello.id  dan Mediaemiten.com 

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo
Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Stabilitas Ekonomi Nasional Dorong Lonjakan CSA Index, Tanda Arah Pasar Semakin Jelas
Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas
Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang Tepat
Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan
PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025
Berita ini 56 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 23 Juni 2025 - 15:53 WIB

Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo

Rabu, 11 Juni 2025 - 14:38 WIB

Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut

Kamis, 15 Mei 2025 - 09:12 WIB

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman

Rabu, 7 Mei 2025 - 19:35 WIB

Stabilitas Ekonomi Nasional Dorong Lonjakan CSA Index, Tanda Arah Pasar Semakin Jelas

Selasa, 6 Mei 2025 - 13:35 WIB

Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas

Rabu, 30 April 2025 - 09:25 WIB

Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang Tepat

Selasa, 29 April 2025 - 14:40 WIB

Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan

Kamis, 24 April 2025 - 18:37 WIB

PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025

Berita Terbaru

Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D. (Dok. Istimewa)

International

Amerika Kirim Armada Raksasa, Iran-Israel di Ambang Perang Dunia

Senin, 30 Jun 2025 - 07:18 WIB

KPK periksa ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus 2024 dan travel Uhud Tour miliknya. (Instagram.com @khalidbasalamahofficial)

Nasional

Khalid Basalamah dan Uhud Tour Masuk Radar KPK Kasus Kuota Haji

Selasa, 24 Jun 2025 - 10:57 WIB

Letusan Gunung Lewotobi. (Dok. Esdm.go.id)

Nusantara

Lewotobi Meletus 5 Kali dalam 6 Jam, Abu Tebal Kepung Flotim

Kamis, 19 Jun 2025 - 09:41 WIB