PWRI Bogor Raya Minta Rumah Sakit di Kabupaten dan Kota Tak Menolak Masyarakat yang Berobat

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 30 November 2022 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH.M.Kn. (Dok. PWRI Bogor Raya)

Ketua DPC PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH.M.Kn. (Dok. PWRI Bogor Raya)

HALLOUPDATE.COM – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) mendesak pada pemerintah daerah baik kabupaten Bogor maupun Kota Bogor untuk menjalankan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Tidak boleh ada lagi masyarakat atau pasien meninggal karena keterlambatan penanganan, tidak boleh ada lagi masyarakat ditolak oleh rumah sakit.”

“Dengan alasan tidak ada ruangan seperti ICU, NICU, PICU, tambah fasilitas kesehatan, SDM, alkes sesuai dengan kebutuhan,” Ketua DPC PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH.M.Kn, Rabu 30 November 2022

Rohmat Selamat mengungkapkan masih minimnya Ruang Fasilitas NICU PICU di RSUD Kabupaten dan Kota Bogor, dengan jumlah penduduk yang 7 juta lebih.

Akibatnya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan NICU PICU ini pemerintah wajib segera untuk menambah fasilitas Ruang NICU PICU di seluruh RSUD wilayah Bogor

Rohmat mendorong agar rumah sakit meningkatkan pelayanan kepada pasien meskipun dalam keadaan terbatas. Terutama terhadap penambahan SDM dan sarana-prasarana.

Saat ini, kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di kabupaten Bogor mencapai sekitar 4,3jt jiwa dari berbagai macam segmen kepesertaan.

Namun sayangnya tidak diiringi dengan penambahan infrastruktur dalam bidang kesehatan, alkes, SDM dan yang lainnya.

Padahal jelas diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan public yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dipertegas dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 14 (1) dan (2) menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Mulai dari tahap perencanaan sampai pada proses penyelenggaraan kebijakan di sektor pelayanan publik.

Pasal 15 menekankan pada tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan lingkungan, tatanan, serta fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial untuk mencapai derajat masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 16 mengingatkan pemerintah atas tanggung jawabnya untuk memenuhi ketersediaan sumber daya (para medis) di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat, pasal ini berkaitan dengan perbandingan dokter dan pasien yang ideal.

Pasal 17 menekankan pada tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 19 memuat soal tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Dan Pasal 20 (1) dan (2) memuat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo.id, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

BNSP dan BNPT Bahas Pembentukan LSP untuk Sertifikasi Kompetensi Auditor Pelindungan Sarana dan Prasarana
Komisioner BNSP NS Aji Martono: Pelatihan SMM di Hotel Mercure Sukses, Auditor LSP Siap Terapkan Ilmu
BNSP dan Mitra Bahas Kebijakan dan Strategi Sertifikasi Kompetensi di Rakor LSP P2 UPTP Jakarta
Sekretaris Dinas P&K Tangsel, Drs. R. Sigit Widodo, Resmi Membuka Bimtek Pustakawan di Gedung Depot Arsip
Jasad Pria Ditemukan Tak Bernyawa di Rumah Kontrakan Tangerang Selatan, Diduga Sedang Sakit
PMAI Gelar Acara Halal Bihalal & Webinar: Dorong Pertumbuhan Profesionalisme Master Asesor
Menara Astra Jadi Saksi Diskusi Strategis LSP dan Sertifikasi bersama BNSP
BNSP: Langkah Maju Universitas Pertahanan RI dengan Sertifikat Lisensi
Berita ini 0 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:04 WIB

BNSP dan BNPT Bahas Pembentukan LSP untuk Sertifikasi Kompetensi Auditor Pelindungan Sarana dan Prasarana

Jumat, 28 Juni 2024 - 19:38 WIB

Komisioner BNSP NS Aji Martono: Pelatihan SMM di Hotel Mercure Sukses, Auditor LSP Siap Terapkan Ilmu

Senin, 24 Juni 2024 - 19:21 WIB

BNSP dan Mitra Bahas Kebijakan dan Strategi Sertifikasi Kompetensi di Rakor LSP P2 UPTP Jakarta

Rabu, 12 Juni 2024 - 09:55 WIB

Sekretaris Dinas P&K Tangsel, Drs. R. Sigit Widodo, Resmi Membuka Bimtek Pustakawan di Gedung Depot Arsip

Minggu, 9 Juni 2024 - 13:48 WIB

Jasad Pria Ditemukan Tak Bernyawa di Rumah Kontrakan Tangerang Selatan, Diduga Sedang Sakit

Sabtu, 11 Mei 2024 - 19:37 WIB

PMAI Gelar Acara Halal Bihalal & Webinar: Dorong Pertumbuhan Profesionalisme Master Asesor

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:51 WIB

Menara Astra Jadi Saksi Diskusi Strategis LSP dan Sertifikasi bersama BNSP

Kamis, 25 April 2024 - 13:12 WIB

BNSP: Langkah Maju Universitas Pertahanan RI dengan Sertifikat Lisensi

Berita Terbaru