HALLOUPDATE.COM – Meskipun tidak tegas, PDI Perjuangan (PDIP) menjawab pertanyaan media seputar isu kader PDIP yang akan Ikut langkah Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru meminta kader PDIP mundur.
Terutama ke kader PDIP yang masih menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Kasus Intimidasi Mahasiswa UII: Puan Maharani Minta Pertanggungjawaban
Penggeledahan Mendadak di Kantor Kemenaker, Dugaan Suap Terkait Tenaga Kerja Asing Terkuak
Penggeledahan Kementerian Ketenagakerjaan dan Awal Terbongkarnya Dugaan Suap dan Gatifikasi TKA
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan di acara konferensi pers di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Januari 2024.
Hasto menjawab soal apakah para menteri PDIP akan ikut mengundurkan diri setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri.
Baca Juga:
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Baca artikel lainnya di sini : Diisukan Sakit Padahal Enerjik di Tengah-tengah Rakyat, Lagi-lagi Prabowo Subianto Jadi Korban Hoaks, Diisukan Sakit
Mahfud MD menyatakan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud merupakan calon presiden yang didukung PDI-P dan tiga partai lainnya pada Pilpres 2024.
Lihat juga konten video, di sini: Jokowi dan Prabowo Santap Bakso Pak Sholeh Bandongan di Kios Kaki Lima Magelang, Jawa Tengah
Baca Juga:
Presenter Kompas TV Gita Maharkesri Menangis, Tanda-tanda Media Konvensional Diambang Bahaya Besar
Keberpihakan Pemerintah terhadap Buruh Diapresiasi, 4 Sikap Presiden Prabowo Subianto Jadi Sorotan
Pernah Diajukan 2 Kali dan Terkendala TAP MPR, Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan 2025 Ini
Lebih lanjut, Hasto mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di pemerintahan.
Soal tak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan ini.
Tak hanya itu, Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan memang diprioritaskan untuk melindungi masyarakat miskin agar mendapat bantuan hidup.
“Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, Beliau melindungi data-data orang miskin.”
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin,” beber Hasto.
Menurut Hasto, berbeda dengan kondisi saat ini, bansos justru disalurkan ke beberapa daerah yang sangat terkait dengan politisasi.
“Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia,” ungkap Hasto.
Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.
Oleh karena itu, menurut Hasto para menteri PDIP juga harus mempertimbangkan matang-matang apakah akan mengambil langkah seperti Mahfud MD.
“Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam,” ucapnya.
“Bahkan, Beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya,” tuturnya.*
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Ekspres.news
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Topiktop.com dan Bisnisnews.com
