HALLOUPDATE.COM – Meskipun tidak tegas, PDI Perjuangan (PDIP) menjawab pertanyaan media seputar isu kader PDIP yang akan Ikut langkah Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru meminta kader PDIP mundur.
Terutama ke kader PDIP yang masih menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
“Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada,” kata Hasto.
Baca Juga:
Ketahanan Pangan Berkelanjutan Lewat Lumbung Pangan, Bapanas: Desa Ujung Tombak Kemandirian Pangan
Diminta Incar Kasus-kasus Korupsi Besar, KPK Tanggapi Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Hasto menjelaskan di acara konferensi pers di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Januari 2024.
Hasto menjawab soal apakah para menteri PDIP akan ikut mengundurkan diri setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri.
Baca artikel lainnya di sini : Diisukan Sakit Padahal Enerjik di Tengah-tengah Rakyat, Lagi-lagi Prabowo Subianto Jadi Korban Hoaks, Diisukan Sakit
Mahfud MD menyatakan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca Juga:
KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat, Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan
Mahfud merupakan calon presiden yang didukung PDI-P dan tiga partai lainnya pada Pilpres 2024.
Lihat juga konten video, di sini: Jokowi dan Prabowo Santap Bakso Pak Sholeh Bandongan di Kios Kaki Lima Magelang, Jawa Tengah
Lebih lanjut, Hasto mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di pemerintahan.
Soal tak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan ini.
Baca Juga:
Jokowi Tanggapi Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres
Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
Tak hanya itu, Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan memang diprioritaskan untuk melindungi masyarakat miskin agar mendapat bantuan hidup.
“Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, Beliau melindungi data-data orang miskin.”
“Kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin,” beber Hasto.
Menurut Hasto, berbeda dengan kondisi saat ini, bansos justru disalurkan ke beberapa daerah yang sangat terkait dengan politisasi.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia,” ungkap Hasto.
Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.
Oleh karena itu, menurut Hasto para menteri PDIP juga harus mempertimbangkan matang-matang apakah akan mengambil langkah seperti Mahfud MD.
“Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam,” ucapnya.
“Bahkan, Beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya,” tuturnya.*
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Ekspres.news
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Topiktop.com dan Bisnisnews.com
