Transisi Energi Bisa Hemat Subsidi Rp45 Triliun hingga Rp90 Triiun, Begini Penjelasan Luhut Pandjaitan

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 4 September 2024 - 09:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com @Luhut Binsar Pandjaitan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com @Luhut Binsar Pandjaitan)

HALLOUPDATE.COM – Transisi energi secara bertahap dapat menghemat subsidi sebesar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Tahapan-tahapan transisi energi tersebut meliputi penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten.

Juga penerapan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Penggunaan EV dapat menghemat anggaran yang selama ini dialokasikan untuk menjadi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal itu di Badung, Bali, Senin (2/9/2024)

Luhut ditemui di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2.

“Kalau kita lakukan (transisi energi) secara bertahap dalam satu tahun ke depan, saya kira kita bisa menghemat Rp45 triliun-Rp90 triliun setahun,” ujar Luhut.

“Itu (Rp45 triliun-Rp90 triliun) angka yang sangat besar dan kita bisa gunakan untuk kepentingan yang lebih banyak lagi ke depan,” kata Luhut.

Alokasi Anggaran Ketahanan Energi di RAPBN 2025 Mencapai Rp421,7 Triliun

Dikutip Minergi.com, terkait dengan subsidi energi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran ketahanan energi.

Anggaran itu disiapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp421,7 triliun.

Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi.

Adapun dalam RAPBN 2025, subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun.

2

Dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah sekaligus memastikan ketepatan sasaran program.

Subsidi energi juga bakal disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin dan rentan, serta transisi energi yang efisien dan adil, kata Sri Mulyani pula.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Minergi.com dan Infotelko.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiindonesia.com dan Helloseleb.com

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Termasuk Makan Bergizi Gratis, THR dan Bansos, Prabowo Beber 8 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025
Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata
Akan Langsungkan Initial Public Offering, Sebanyak 18 Perusahaan dengan Aset di Atas Rp250 Miliar
IHSG dalam Tekanan, CSA Index Februari 2025 Turun, Pelaku Pasar Waspada terhadap Kebijakan Ekonomi Dunia
Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Cabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan
Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS Ditegaskan Mentan Andi Amran Sulaiman
KKP akan Jatuhkan Sanksi Denda Sebesar Rp18 Juta per Kilometer, Kasus Pagar Laut Pantura di Tangerang
Berita ini 8 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Februari 2025 - 15:35 WIB

Termasuk Makan Bergizi Gratis, THR dan Bansos, Prabowo Beber 8 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:24 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Senin, 10 Februari 2025 - 11:06 WIB

Akan Langsungkan Initial Public Offering, Sebanyak 18 Perusahaan dengan Aset di Atas Rp250 Miliar

Sabtu, 8 Februari 2025 - 11:47 WIB

IHSG dalam Tekanan, CSA Index Februari 2025 Turun, Pelaku Pasar Waspada terhadap Kebijakan Ekonomi Dunia

Kamis, 6 Februari 2025 - 08:02 WIB

Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Rabu, 5 Februari 2025 - 07:22 WIB

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Cabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 14:30 WIB

Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS Ditegaskan Mentan Andi Amran Sulaiman

Kamis, 23 Januari 2025 - 11:31 WIB

KKP akan Jatuhkan Sanksi Denda Sebesar Rp18 Juta per Kilometer, Kasus Pagar Laut Pantura di Tangerang

Berita Terbaru