KETEGANGAN kembali memuncak di Asia Selatan awal Mei 2025 ketika India dan Pakistan terlibat dalam salah satu eskalasi militer paling berdarah dalam dua dekade terakhir.
Sedikitnya lima jet tempur dilaporkan jatuh dalam baku tembak udara di sepanjang perbatasan Kashmir, memicu kekhawatiran akan perang besar di kawasan bersenjata nuklir itu.
Namun di tengah gencatan senjata rapuh yang diumumkan pada 10 Mei, Donald Trump, calon presiden Partai Republik Amerika Serikat, mengklaim bahwa dirinya berjasa menghentikan perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pihak di New Delhi, Islamabad, bahkan para pengamat hak asasi manusia internasional mempertanyakan klaim itu, menyebutnya tidak lebih dari manuver politik presiden AS.
Laporan ini berusaha menggali lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, serta siapa yang paling dirugikan dari konflik yang singkat namun mematikan tersebut.
Lima Jet Tempur Jatuh, Puluhan Warga Sipil Tewas Di Kashmir
Menurut pernyataan resmi militer Pakistan, mereka berhasil menembak jatuh setidaknya enam pesawat India — termasuk jet Rafale buatan Prancis — pada 6 Mei 2025 di atas wilayah Kashmir.
Jubir militer Pakistan, Mayor Jenderal Ahmed Sharif, mengatakan dalam konferensi pers di Islamabad: “Kami bertindak semata-mata untuk membela kedaulatan kami dan mencegah serangan terhadap warga sipil kami”
Militer India membantah klaim jumlah pesawat yang dijatuhkan Pakistan, namun Kepala Staf Pertahanan India, Jenderal Anil Chauhan.
Baca Juga:
Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif
TikTok Umumkan Aplikasi Asal Tiongkok Itu Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS
Dia mengakui bahwa “beberapa jet tempur mengalami kerugian akibat tembakan musuh” dan menyebut balasan udara India telah “melumpuhkan beberapa target militer strategis” di wilayah Azad Kashmir.
Sementara kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan taktis, data dari organisasi kemanusiaan Amnesty International menyebut lebih dari 120 warga sipil tewas akibat serangan udara yang menghantam permukiman padat penduduk di sisi Pakistan maupun India.
Trump Klaim Gencatan Senjata Adalah Hasil Diplomasi Amerika Serikat
Hanya beberapa hari setelah gencatan senjata diumumkan, Donald Trump pada 18 Juli menyatakan kepada para anggota parlemen di Gedung Putih.
Bahwa “Amerika Serikat menghentikan perang itu dalam waktu seminggu”.
Baca Juga:
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs
Tersangka Penembak Donald Trump, FBI Sebut Telah Terpantau Lebih dari Satu Jam Sebelum Kejadian
Sertifikasi Profesi, BNSP Tawarkan Dukungan pada Pekerja Migran di Hongkong
Dalam sebuah rekaman video yang viral di media sosial, Trump menyebut dirinya “menggunakan tekanan ekonomi untuk memaksa India dan Pakistan duduk di meja perundingan.”
Namun pernyataan Trump cepat dibantah secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri India.
Seorang pejabat India yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan kepada The Hindu: “Gencatan senjata dicapai melalui pembicaraan bilateral, tanpa mediasi eksternal”.
Bagi para pengamat independen, klaim Trump lebih mencerminkan strategi kampanye politik domestik daripada realitas diplomatik di lapangan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Warga Kashmir Jadi Korban, Gencatan Senjata Masih Rapuh Dan Tidak Adil
Bagi warga Kashmir, pertempuran singkat itu hanya memperpanjang penderitaan mereka.
Banyak yang menilai gencatan senjata yang dimediasi secara sepihak tidak memberikan keadilan bagi ribuan warga sipil yang kehilangan keluarga, rumah, dan mata pencaharian mereka.
Salah seorang aktivis hak asasi manusia di Srinagar, Sameena Bhat, mengatakan kepada Middle East Eye: “Tidak ada satu pun pihak yang berbicara tentang kami, warga biasa yang selalu jadi korban”.
Bhat menambahkan bahwa operasi militer di wilayah yang disengketakan itu tidak hanya menghancurkan infrastruktur.
Tetapi juga menyebabkan banyak penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga sipil oleh pasukan keamanan kedua belah pihak.
Laporan terbaru Human Rights Watch bahkan menyebut adanya penggunaan bom-bom curah di dekat desa-desa perbatasan, pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter internasional.
Diplomasi Amerika Serikat Dinilai Gagal, Asia Selatan Semakin Tidak Stabil
Meski Trump mengklaim berhasil menghentikan perang, banyak analis melihat diplomasi Amerika Serikat justru gagal membangun kerangka damai jangka panjang.
Tekanan ekonomi yang disebut Trump hanyalah cara untuk meredam konflik sesaat, tanpa menyentuh akar permasalahan politik di Kashmir.
Analis hubungan internasional asal Lahore, Saeed Ahmad Khan, berkomentar: “Amerika Serikat punya sejarah panjang ikut campur di Asia Selatan, tapi jarang sekali benar-benar membantu menciptakan perdamaian berkelanjutan”.
Khan menambahkan bahwa meningkatnya hubungan militer India dengan Tiongkok serta Rusia dalam beberapa bulan terakhir juga membuat peran Amerika Serikat di kawasan itu semakin dipertanyakan.
Sementara itu, Washington sendiri belum memberi rincian bagaimana persisnya tekanan ekonomi yang dimaksud Trump itu diterapkan, atau hasil nyata dari diplomasi tersebut di luar sekadar gencatan senjata.
Hak Asasi Manusia Diabaikan, Penduduk Kashmir Kehilangan Harapan
Sementara para pemimpin dunia bersilang pendapat tentang siapa yang berjasa menghentikan perang, suara rakyat Kashmir semakin tenggelam.
Warga sipil yang terdampak pertempuran kembali menuntut penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Organisasi non-pemerintah internasional, termasuk Amnesty International, menyerukan agar Dewan HAM PBB mengirim misi pencari fakta untuk mendokumentasikan serangan terhadap warga sipil di kedua sisi perbatasan.
Dalam laporan yang diterbitkan 1 Juni 2025, Amnesty menyimpulkan: “Baik India maupun Pakistan gagal melindungi penduduk sipil dan menggunakan kekuatan militer secara tidak proporsional”.
Sayangnya, hingga kini belum ada tanda-tanda kedua negara mau menerima kehadiran penyelidik independen, sementara warga Kashmir terus hidup dalam ketakutan.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoemiten.com dan Panganpost.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoseru.com dan Poinnews.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jatengraya.com dan Hallobandung.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
