HALLOUPDATE.COM – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik terkait pasokan dan harga beras saat ini.
Permintaan bernada kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan data perkiraan produksi beras tahun ini.
Menurut Maino, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
HKTI Ungkap Alasan Usulkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah di Petani Naik Jadi Rp6.757 per Kg
250 Daerah Belum Lakukan Operasi Pasar, Harga Beras Alami Kenaikan di 75 Persen Daerah di Indonesia
Bulog Stabilkan Harga Beras dengan dengan Dropping Beras Medium di Sejumlah Pasar
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan dampak serius pada psikologis pasar.”
“Juga ada aroma bisnis di dalam pernyataan yang tidak beralasan itu,” ujar Sultan melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu 5 Maret 2023.
Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan.
Baca Juga:
LaNyalla Mahmud Mattalitti Kritik Upaya Peningkatan Ekonomi Desa di Sektor Pariwisata
LaNyalla Minta Pemerintah Daerah Berikan Ruang Seluas-luasnya bagi PKL untuk Berdagang
Sultan khawatir pelaku pasar akan semakin liar memberlakukan harga jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen.
“Pada akhirnya pasar dan petani akan berkesimpulan bahwa Bapanas akan kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan.”
“Bapanas sebaiknya fokus mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pasar,” ujar mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan harga pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir atau konsumen.
Oleh karena itu, Bapanas harus mampu mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri.
Baca Juga:
RUPST Phapros 2025 Tak Ubah Direksi, Fokus Efisiensi dan Tata Kelola
Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo
Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut
“Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani.”
“Tidak apa-apa jika harus rugi sedikit, asalkan gudang Bulog terisi penuh beras yang dibeli dari petani pada saat panen raya,” kata Sultan.
Sultan menilai, pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan.
Sembilan bulan sama dengan 2-3 kali musim tanam. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis, khususnya kemerdekaan pertanian, harus ditingkatkan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, karena harganya jauh lebih murah dan menguntungkan.”
“Pernyataan Bapanas akan dianggap sebagai sinyal impor yang justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya,” kata Sultan.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.
