Badan Pangan Nasional Diminta Tuntaskan Polemik Terkait Masalah Pasokan dan Kenaikan Harga Beras

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 6 Maret 2023 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Dok. DPD.go.id)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Dok. DPD.go.id)

HALLOUPDATE.COM  – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik terkait pasokan dan harga beras saat ini.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Permintaan bernada kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan data perkiraan produksi beras tahun ini.

Menurut Maino, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan.

“Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan dampak serius pada psikologis pasar.”

“Juga ada aroma bisnis di dalam pernyataan yang tidak beralasan itu,” ujar Sultan melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu 5 Maret 2023.

Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan.

Sultan khawatir pelaku pasar akan semakin liar memberlakukan harga jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen.

“Pada akhirnya pasar dan petani akan berkesimpulan bahwa Bapanas akan kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan.”

“Bapanas sebaiknya fokus mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pasar,” ujar mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan harga pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir atau konsumen.

Oleh karena itu, Bapanas harus mampu mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri.

“Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani.”

“Tidak apa-apa jika harus rugi sedikit, asalkan gudang Bulog terisi penuh beras yang dibeli dari petani pada saat panen raya,” kata Sultan.

2

Sultan menilai, pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan.

Sembilan bulan sama dengan 2-3 kali musim tanam. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis, khususnya kemerdekaan pertanian, harus ditingkatkan.

“Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, karena harganya jauh lebih murah dan menguntungkan.”

“Pernyataan Bapanas akan dianggap sebagai sinyal impor yang justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya,” kata Sultan.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025
Didampingi Mentan Amran, Presiden Prabowo Bangga Melihat Lahan Rawa Jadi Sawah Produktif di Sumsel
Terkait Isu Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Dadan Hindayana Angkat Bicara
Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Tak Ada Rencana Indonesia Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis
Di Tengah Volatilitas, CSA Index April 2025 Buka Ruang Adaptasi Bagi Investor di Berbagai Sektor
Pihak Bea Cukai Jangan Macam-Macam! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Basmi Rente Impor
Hanya Untungkan Segelintir Orang, Prabowo Subianto Ungkap Alasan Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif
RUPST BRI, Agus Noorsanto Jadi Wadirut dan Ahmad Solichin Lutfiyanto Jadi Direktur Human Capital & Compliance
Berita ini 18 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 24 April 2025 - 18:37 WIB

PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025

Kamis, 24 April 2025 - 15:57 WIB

Didampingi Mentan Amran, Presiden Prabowo Bangga Melihat Lahan Rawa Jadi Sawah Produktif di Sumsel

Kamis, 17 April 2025 - 07:15 WIB

Terkait Isu Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Dadan Hindayana Angkat Bicara

Rabu, 16 April 2025 - 10:48 WIB

Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Tak Ada Rencana Indonesia Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis

Jumat, 11 April 2025 - 16:07 WIB

Di Tengah Volatilitas, CSA Index April 2025 Buka Ruang Adaptasi Bagi Investor di Berbagai Sektor

Rabu, 9 April 2025 - 14:33 WIB

Pihak Bea Cukai Jangan Macam-Macam! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Basmi Rente Impor

Rabu, 9 April 2025 - 09:40 WIB

Hanya Untungkan Segelintir Orang, Prabowo Subianto Ungkap Alasan Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif

Selasa, 25 Maret 2025 - 09:38 WIB

RUPST BRI, Agus Noorsanto Jadi Wadirut dan Ahmad Solichin Lutfiyanto Jadi Direktur Human Capital & Compliance

Berita Terbaru