Badan Pangan Nasional Diminta Tuntaskan Polemik Terkait Masalah Pasokan dan Kenaikan Harga Beras

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 6 Maret 2023 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Dok. DPD.go.id)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Dok. DPD.go.id)

HALLOUPDATE.COM  – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik terkait pasokan dan harga beras saat ini.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Permintaan bernada kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan data perkiraan produksi beras tahun ini.

Menurut Maino, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan.

“Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan dampak serius pada psikologis pasar.”

“Juga ada aroma bisnis di dalam pernyataan yang tidak beralasan itu,” ujar Sultan melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu 5 Maret 2023.

Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan.

Sultan khawatir pelaku pasar akan semakin liar memberlakukan harga jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen.

“Pada akhirnya pasar dan petani akan berkesimpulan bahwa Bapanas akan kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan.”

“Bapanas sebaiknya fokus mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pasar,” ujar mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan harga pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir atau konsumen.

Oleh karena itu, Bapanas harus mampu mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri.

“Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani.”

“Tidak apa-apa jika harus rugi sedikit, asalkan gudang Bulog terisi penuh beras yang dibeli dari petani pada saat panen raya,” kata Sultan.

2

Sultan menilai, pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan.

Sembilan bulan sama dengan 2-3 kali musim tanam. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis, khususnya kemerdekaan pertanian, harus ditingkatkan.

“Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, karena harganya jauh lebih murah dan menguntungkan.”

“Pernyataan Bapanas akan dianggap sebagai sinyal impor yang justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya,” kata Sultan.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat
OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk
Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Berita ini 3 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:27 WIB

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:28 WIB

Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:21 WIB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:56 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:55 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Berita Terbaru