Jika Tak Segera Antisipasi, Indonesia Bisa Terdampak Parah Resesi Ekonomi Dunia

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 29 Oktober 2022 - 08:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

HALLOUPDATE.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai Indonesia akan terdampak parah resesi ekonomi jika pemerintah tidak antisipasi dengan baik.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hal itu berdasarkan data bahwa Indonesia masuk 15 negara Asia terdampak resesi ekonomi global.

Sri Lanka menjadi negara urutan pertama negara yang memiliki kemungkinan mengalami resesi hingga 85 persen.

“Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-14, menurut data Bloomberg, dengan probability krisis sebesar 3 persen,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterimaKamis 28 Oktober 2022.

Anis turut mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan risiko resesi tersebut akan terus meningkat ke depan.

Mengingat kombinasi tingginya tingkat inflasi dan suku bunga menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi (stagflasi). Sehingga, terdapat efek rambatan kepada ekonomi domestik.

“Bahkan, BI sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mencapai 4,7-5,5 persen menjadi turun ke 4,6 hingga ke 5,2 persen,” ujar politisi PKS tersebut.

Anis menyebut bahwa dengan proyeksi resesi yang akan melanda Amerika dan merembet pada negara lain akibat kenaikan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi, mata uang rupiah akan kewalahan.

“Cadangan devisa Indonesia terus tergerus. September tahun lalu mencapai 146,9 miliar USD dan September 2022 hanya 130,8 miliar USD. Artinya, BI susah payah menjaga volatilitas nilai tukar rupiah agar stabil,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Karena itu, ia mendesak pemerintah mengendalikan laju inflasi dengan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.

Selain itu, dari sisi fiskal, pemerintah perlu menjaga efektivitas dan efisiensi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Caranya dengan prioritas belanja yang berkualitas dan menunda proyek ambisius seperti pembangunan ibu kota baru di saat resesi ekonomi global,” serunya.

2

Di sisi lain ia mengkhawatirkan jika pemerintah terus mengejar proyek-proyek mercusuar yang komponen impornya tinggi dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat, Indonesia akan terdampak parah akibat resesi ekonomi global. 

“Perlu diingat pula total utang pemerintah kembali naik per 30 September 2022. Menurut catatan terakhir sebesar Rp7.420 triliun, total utang naik sekitar 2,54 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.236,61 triliun.”

“Jadi, pemerintah harus menjaga rasio utang yang terkendali dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak,” tutupnya. ***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat
OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk
Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Berita ini 0 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:27 WIB

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:28 WIB

Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:21 WIB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:56 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:55 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Berita Terbaru