Jika Tak Segera Antisipasi, Indonesia Bisa Terdampak Parah Resesi Ekonomi Dunia

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 29 Oktober 2022 - 08:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

HALLOUPDATE.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai Indonesia akan terdampak parah resesi ekonomi jika pemerintah tidak antisipasi dengan baik.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hal itu berdasarkan data bahwa Indonesia masuk 15 negara Asia terdampak resesi ekonomi global.

Sri Lanka menjadi negara urutan pertama negara yang memiliki kemungkinan mengalami resesi hingga 85 persen.

“Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-14, menurut data Bloomberg, dengan probability krisis sebesar 3 persen,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterimaKamis 28 Oktober 2022.

Anis turut mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan risiko resesi tersebut akan terus meningkat ke depan.

Mengingat kombinasi tingginya tingkat inflasi dan suku bunga menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi (stagflasi). Sehingga, terdapat efek rambatan kepada ekonomi domestik.

“Bahkan, BI sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mencapai 4,7-5,5 persen menjadi turun ke 4,6 hingga ke 5,2 persen,” ujar politisi PKS tersebut.

Anis menyebut bahwa dengan proyeksi resesi yang akan melanda Amerika dan merembet pada negara lain akibat kenaikan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi, mata uang rupiah akan kewalahan.

“Cadangan devisa Indonesia terus tergerus. September tahun lalu mencapai 146,9 miliar USD dan September 2022 hanya 130,8 miliar USD. Artinya, BI susah payah menjaga volatilitas nilai tukar rupiah agar stabil,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Karena itu, ia mendesak pemerintah mengendalikan laju inflasi dengan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.

2

Selain itu, dari sisi fiskal, pemerintah perlu menjaga efektivitas dan efisiensi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Caranya dengan prioritas belanja yang berkualitas dan menunda proyek ambisius seperti pembangunan ibu kota baru di saat resesi ekonomi global,” serunya.

Di sisi lain ia mengkhawatirkan jika pemerintah terus mengejar proyek-proyek mercusuar yang komponen impornya tinggi dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat, Indonesia akan terdampak parah akibat resesi ekonomi global. 

“Perlu diingat pula total utang pemerintah kembali naik per 30 September 2022. Menurut catatan terakhir sebesar Rp7.420 triliun, total utang naik sekitar 2,54 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.236,61 triliun.”

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Jadi, pemerintah harus menjaga rasio utang yang terkendali dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak,” tutupnya. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo
Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Stabilitas Ekonomi Nasional Dorong Lonjakan CSA Index, Tanda Arah Pasar Semakin Jelas
Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas
Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang Tepat
Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan
PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025
Berita ini 4 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 23 Juni 2025 - 15:53 WIB

Panen Naik 15 Persen, Wamentan Ungkap Jurus Swasembada ala Prabowo

Rabu, 11 Juni 2025 - 14:38 WIB

Tambang Nikel Kontrak Karya Masuk Geopark? PT GAG Nikel Dihentikan, Empat Izin Lain Dicabut

Kamis, 15 Mei 2025 - 09:12 WIB

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman

Rabu, 7 Mei 2025 - 19:35 WIB

Stabilitas Ekonomi Nasional Dorong Lonjakan CSA Index, Tanda Arah Pasar Semakin Jelas

Selasa, 6 Mei 2025 - 13:35 WIB

Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas

Rabu, 30 April 2025 - 09:25 WIB

Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang Tepat

Selasa, 29 April 2025 - 14:40 WIB

Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan

Kamis, 24 April 2025 - 18:37 WIB

PPJKI Dorong Profesionalisme dan Sinergi Sektor Keuangan Lewat Seminar Nasional Investasi 2025

Berita Terbaru

Letusan Gunung Lewotobi. (Dok. Esdm.go.id)

Nusantara

Lewotobi Meletus 5 Kali dalam 6 Jam, Abu Tebal Kepung Flotim

Kamis, 19 Jun 2025 - 09:41 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual. (Dok. Tim Media Prabowo)

Nasional

Sengketa Wilayah Selesai, Empat Pulau Resmi Masuk Aceh

Rabu, 18 Jun 2025 - 07:15 WIB