LaNyalla Minta Pemerintah Daerah Berikan Ruang Seluas-luasnya bagi PKL untuk Berdagang

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 19 September 2022 - 05:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. Lanyallacenter.id)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. Lanyallacenter.id)

HALLO UPDATE – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya bagi semua kalangan, termasuk diantara pedagang kaki lima (PKL).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Menurutnya aktivitas ekonomi yang memberikan kenyamanan akan mampu menggenjot perekonomian daerah.

Menurut LaNyalla langkah Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang menyiapkan dua lokasi untuk PKL dapat ditiru.

“Langkah positif pemerintah daerah yang mengakomodasi PKL perlu dicontoh. Para pelaku usaha kelas kecil perlu mendapatkan tempat agar aktivitas ekonomi dapat berjalan wajar dan normal,” kata LaNyalla, Minggu 18 September 2022.

Untuk itu LNM mendorong agar setiap kabupaten/kota menyiapkan lokasi PKL dengan posisi yang strategis. Hal ini perlu supaya antara pedagang dan pembeli bertemu dengan situasi yang nyaman dan tenang.

LaNyalla juga mengecam pemerintah daerah yang melakukan penertiban PKL, namun tidak memberi solusi tempat bagi mereka untuk berjualan.

“Penertiban seperti itu ironis dan tidak solutif. Seharusnya pemerintah itu mampu memberikan ruang dan tempat kepada semua kalangan. Hal ini juga menjadi salah satu indikator menghidupkan UMKM,” ujar dia.

Senator asal Jawa Timur itu meminta PKL mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak berjualan di lokasi sembarangan dan seharusnya menempati lahan sentra PKL yang disediakan.

“Kita mengerti bahwa PKL berjualan untuk kebutuhan ekonomi, namun kita juga harus sadar dan ikut serta menjaga ketertiban umum. Termasuk mewujudkan daerah kita yang rapi dan tertib,” tukasnya.***

Berita Terkait

Termasuk James Riady, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio
Termasuk Makan Bergizi Gratis, THR dan Bansos, Prabowo Beber 8 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025
Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata
Akan Langsungkan Initial Public Offering, Sebanyak 18 Perusahaan dengan Aset di Atas Rp250 Miliar
IHSG dalam Tekanan, CSA Index Februari 2025 Turun, Pelaku Pasar Waspada terhadap Kebijakan Ekonomi Dunia
Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Cabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan
Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS Ditegaskan Mentan Andi Amran Sulaiman
Berita ini 4 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 10 Maret 2025 - 08:45 WIB

Termasuk James Riady, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio

Selasa, 18 Februari 2025 - 15:35 WIB

Termasuk Makan Bergizi Gratis, THR dan Bansos, Prabowo Beber 8 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:24 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Senin, 10 Februari 2025 - 11:06 WIB

Akan Langsungkan Initial Public Offering, Sebanyak 18 Perusahaan dengan Aset di Atas Rp250 Miliar

Sabtu, 8 Februari 2025 - 11:47 WIB

IHSG dalam Tekanan, CSA Index Februari 2025 Turun, Pelaku Pasar Waspada terhadap Kebijakan Ekonomi Dunia

Kamis, 6 Februari 2025 - 08:02 WIB

Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Rabu, 5 Februari 2025 - 07:22 WIB

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Cabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 14:30 WIB

Kementerian Pertanian Hanya Gunakan Data Resmi dari BPS Ditegaskan Mentan Andi Amran Sulaiman

Berita Terbaru