Satgas BLBI Dituntut Tuntaskan 335 Obligor, Termasuk Obligor Fadel Muhammad atau Bank Intan

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 14 Oktober 2022 - 05:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HUMANIKA sampaikan 3 tuntutan kepada Satgas BLBI dalam aksinya. (Dok. HUMANIKA)

HUMANIKA sampaikan 3 tuntutan kepada Satgas BLBI dalam aksinya. (Dok. HUMANIKA)

HALLOUPDATE.COM – Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) melakukan aksi longmarch dari Patung Kuda menuju Kantor Satgas BLBI di Kemenkopolhukam Jakarta Pusat.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

HUMANIKA menyampaikan 3 tuntutan kepada Satgas BLBI, sebagai berikut:

1. Segera tuntaskan kasus BLBI terhadap semua Obligor tanpa pandang bulu tercatat masih ada 335 Obligor lagi.

2. Khusus BLBI Bank Intan agar segera prioritas di utamakan mengingat sang Obligor Fadel Muhammad yang saat ini anggota DPD masih tertunggak 136 M.

3. Segera berikan ultimatum dalam batas waktu, Jika tidak di bayarkan segera sita hartanya untuk mendukung keuangan.

Koordinator Presidium Jubir HUMANIKA Sobarul Fajar Tubagus Fahmi dalam keterangan tertulisnya membeberkan skandal BLBI ini.

Dimulai dari krisis moneter yang melanda Asia, negara Indonesia pun terkena imbasnya.

Ekonomi collapse meruntuhkan perbankan nasional, untuk itulah atas nasehat IMF, pemerintah mengucurkan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada 1997-1998, ketika Bank Indonesia (BI) memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter.

Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. BLBI terbesar ke Salim Grup /52 Triliun, Ke Gajah Tunggal/40 Triliun Ke Bank Intan/1,4 Triliun dan lainnya.

Namun, dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 138 triliun.

Akibatnya Pemerintah terbebani lagi dengan rekapitalasi yang membuat bengkaknya kerugian keuangan negara.

Hingga saat ini negara menanggung sekitar Rp 60 triliun di APBN sampe tahun 2030.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD.

Dibawah kepemimpinan Mahfud MD ada sedikit titik terang terkait penyelesaian kasus BLBI dengan menyita atas harta dan kekayaan lain yang terkait dengan obligor.

Antara lain PT Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Haryono dan pihak lain yang terafiliasi, berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya.

Atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pasific Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo seluas total keseluruhan 89,01 hektare, berikut lapangan golf dan fasilitasnya, serta dua bangunan hotel.

Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligor PT Bank Asia Pasific sebesar Rp3,57 triliun.

Sedikit informasi dalam data kemenkeu dan BPK, disebutkan bahwa per Desember
2020 bank intan masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp 136,43 M.

Namun kepada pansus BLBI DPD, Fadel bersikeras bahwa masalah utang BLBI Bank Intan sudah selesai.

Sayangnya pengakuan Fadel tersebut tidak didukung bukti berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan perbankan nasional (BPPN).

Dari data diatas HUMANIKA menghimbau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang dipimpin oleh Mahfud MD segera telusuri dan tindak kasus BLBI yang sangat merugikan negara ini.

Sesuai dengan target pak Mahfud MD yang menargetkan kasus BLBI harus tuntas di tahun 2023 nanti.***

2

Berita Terkait

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis
PUPR Gratiskan Ruas Tol Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport dan Ruas Kartasura – Klaten
Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak
CSA Index April 2024: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor di Pasar Modal
Peran Kunci: OJK dan Sinergi LSP PM dan BNSP dalam Industri
250 Daerah Belum Lakukan Operasi Pasar, Harga Beras Alami Kenaikan di 75 Persen Daerah di Indonesia
Apresiasi Pencapaian Bank Mandiri, Prabowo Subianto Ungkap Pengalamannya jadi Nasabah
Calon Presiden Prabowo Subianto Ingin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8% dalam 5 Tahun ke Depan
Berita ini 0 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis

Kamis, 4 April 2024 - 10:39 WIB

Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto Terbanyak

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index April 2024: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor di Pasar Modal

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:13 WIB

Peran Kunci: OJK dan Sinergi LSP PM dan BNSP dalam Industri

Rabu, 13 Maret 2024 - 15:41 WIB

250 Daerah Belum Lakukan Operasi Pasar, Harga Beras Alami Kenaikan di 75 Persen Daerah di Indonesia

Rabu, 6 Maret 2024 - 08:06 WIB

Apresiasi Pencapaian Bank Mandiri, Prabowo Subianto Ungkap Pengalamannya jadi Nasabah

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:51 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto Ingin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8% dalam 5 Tahun ke Depan

Senin, 4 Maret 2024 - 11:08 WIB

Menkeu Sri Mulyani Gelar Pertemuan dengan Sekjen OECD, Mathias Cormann, Hal Ini yang Dibahas

Berita Terbaru