Kwik Kian Gie, Intelektual Ekonomi yang Tak Pernah Tunduk pada Kekuasaan

INDONESIA kehilangan salah satu ekonom paling kritis dan independen yang pernah dimiliki, Kwik Kian Gie.

Ia bukan sekadar teknokrat atau akademisi, tapi juga suara publik yang tajam, berani, dan tak terkooptasi kekuasaan.

Di tengah dominasi narasi ekonomi Orde Baru, Kwik muncul sebagai penyeimbang lewat tulisan dan kritik yang bernas.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Presiden Prabowo Subianto Minta Ganti Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan

Revisi UU BUMN, Prabowo Subianto Bentuk Lembaga Pengelola Investasi Non APBN Danantara

Ditawari Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Ini Alasan Keluarga Tanri Abeng Pilih Makam Keluarga

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kwik adalah benteng moral ekonomi nasional, yang berani berbicara ketika yang lain memilih diam,” ujar Didik J. Rachbini, ekonom senior INDEF.

Pendidikan ekonomi Kwik di Nederlandse Economische Hogeschool (kini Erasmus University Rotterdam) membentuk karakter intelektual yang solid dan terbuka.

Sejak 1980-an, saat media masih terbatas dan kritik dianggap tabu, Kwik sudah tampil sebagai ekonom publik yang berpengaruh.

Ia rajin menulis di media massa nasional dan pendapatnya menjadi rujukan penting dalam diskursus kebijakan ekonomi negara.

Sebagai tokoh independen, Kwik berani mengingatkan bahaya oligarki dan dominasi penguasa tanpa takut kehilangan posisi atau privilese.

“Suaranya menjadi alarm sosial atas kebijakan ekonomi yang tidak adil dan sering kali bias terhadap elite,” lanjut Didik.

Bertahan di Luar Kekuasaan, Kwik Kian Gie Tak Pernah Lelah Menjadi Penjaga Akal Sehat Bangsa

Pada era 1990-an, makin banyak ekonom lulusan luar negeri yang kembali ke tanah air, namun justru banyak yang mendekat ke kekuasaan.

Kwik memilih jalur berbeda: tetap di luar sistem untuk menjalankan fungsi check and balances secara konsisten dan independen.

Ia tergabung dalam Kelompok Ekonomi 30, bersama tokoh-tokoh seperti Sjahrir, Dorodjatun, dan Rizal Ramli, yang sering menyuarakan kritik di media.

Kelompok ini menjadi jangkar moral publik dalam menghadapi dominasi ekonomi Orde Baru dan pengaruh Mafia Berkeley.

Menurut Didik J. Rachbini, sejak sebelum krisis 1997, Kwik dan ekonom independen lainnya telah memberi peringatan berbasis data dan teori.

Namun dominasi kebijakan yang tunduk pada kekuatan eksternal dan elite dalam negeri membuat kritik tersebut sering diabaikan.

Kebijakan yang berpihak pada segelintir kelompok dan ketergantungan pada utang luar negeri akhirnya membawa Indonesia ke titik krisis.

“Kwik sejak awal mengingatkan agar bangsa ini jangan menyerahkan kedaulatan ekonomi pada IMF dan kepentingan asing,” tegas Didik.

Di Masa Reformasi, Kritiknya Tak Surut Meski Menjabat, Tetap Teguh pada Prinsip Kedaulatan Ekonomi

Setelah reformasi, Kwik dipercaya mengisi jabatan strategis: sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (1999–2000) dan Menko Perekonomian (2001).

Namun posisinya tidak membuatnya lunak terhadap kekuasaan—ia tetap mengkritik kebijakan yang menurutnya tidak adil atau membahayakan rakyat.

Ia menolak keras ketergantungan pada lembaga donor asing dan menyerukan pembangunan yang berbasis kemandirian serta keadilan sosial.

Warisan utama pemikiran Kwik, menurut Didik, adalah kedaulatan ekonomi nasional yang bebas dari subordinasi kekuatan asing.

Kwik juga lantang mengecam oligarki ekonomi-politik yang menguasai sumber daya nasional lewat koneksi dan perizinan negara.

Istilah “konglomerat hitam” yang ia gunakan sempat membuat gaduh, karena merujuk pada elite bisnis yang mengeruk keuntungan dari negara tapi mengabaikan rakyat.

Dalam konteks saat ini, pemikirannya menjadi sangat relevan kembali, ketika berbagai proyek strategis rawan dikooptasi oleh elite dan kepentingan luar.

“Suara Kwik sangat dibutuhkan hari ini, ketika arah pembangunan rawan digiring oleh segelintir yang berkuasa atas ekonomi,” kata Didik.

BUMN, Danantara, dan Pentingnya Menjaga Separuh Aset Ekonomi Milik Rakyat

Kwik menekankan bahwa BUMN adalah separuh ekonomi bangsa dan instrumen strategis yang tak boleh lepas ke tangan kekuatan asing.

Ia berulang kali mengingatkan bahwa aset strategis seperti listrik, energi, dan telekomunikasi harus tetap dikendalikan negara.

Dalam hal ini, lembaga seperti Danantara, pengelola aset BUMN, harus diawasi ketat agar tidak menjadi celah privatisasi terselubung.

“Jika Danantara gagal, maka kita kehilangan separuh kekuatan ekonomi nasional,” ujar Didik dengan nada tegas.

Kwik percaya bahwa ekonomi bukan sekadar soal angka atau pertumbuhan, tapi menyangkut keberpihakan dan kedaulatan politik bangsa.

Kritiknya terhadap pelemahan BUMN dan liberalisasi pasar secara ugal-ugalan adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi asing dan oligarki dalam negeri.

“Bangsa ini tidak hanya butuh ekonom pintar, tapi juga pemikir seperti Kwik yang merdeka dan tak bisa dibeli,” pungkas Didik.

Kini, ketika suara itu telah tiada, kita dihadapkan pada tugas sejarah: menjaga warisan pemikirannya agar tetap hidup di ruang publik.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Arahnews.com dan Haloagro.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sentranews.com dan Indonesiaraya.co.id.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellojateng.com dan Hariankarawang.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center