BP2MI Diminta Ikut Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 27 September 2022 - 03:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Konsorsium 303. (Dok. Halloupdate.com/M. Rifai Azhari)

Ilustrasi Konsorsium 303. (Dok. Halloupdate.com/M. Rifai Azhari)

HALLO UPDATE – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta kepada pemerintah, khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas dugaan Sindikat Mafia Perdagangan Orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) yang berkaitan dengan Konsorsium 303. Ia juga meminta pemerintah menjawab secara detail dugaan tersebut. 

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Saya harap, dengan adanya info dugaan perdagangan orang yang berkaitan Konsorsium 303, BP2MI harus bertindak, untuk memberikan bukti konkret bahwa tagline #SikatSindikat bukan hanya gimmick dan pencitraan saja,” ujar Alifuddin dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin 26 September 2022. 

Alifudin mengatakan jika BP2MI dalam melakukan masih terbatas, maka aturan apa yang harus dibuat serta hal-hal apa yang memang harus dilakukan DPR RI agar power dan wewenang BP2MI ini bisa kuat. 

“Kalau memang dampak dari anggaran kecil untuk BP2MI yang membuat gerakannya terbatas, maka kita harus bersama menyepakati untuk menaikkan anggaran yang dialokasikan kepada BP2MI,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada kepolisian bahwa kejelasan informasi mengenai konsorsium 303 yang diduga berkaitan dengan perdagangan orang harus dijelaskan secara detail.

“Jadi, bukan karena fokus ke satu masalah pembunuhannya saja, akhirnya, dugaan-dugaan yang lain terabaikan, jangan anggap sepele juga perdagangan orang, yang sudah ratusan orang menjadi korban,” tegas Alifudin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga  meminta kepada BP2MI dan Polri serta institusi yang berkaitan dengan kasus ini, harus menindak tegas siapa oknum atau para mafia yang bermain.

Jika dugaan ini tidak benar, maka tetap saja yang namanya perdagaan orang tidak boleh terjadi apapun alasannya. 

Sebelumnya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyatakan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang terhubung dengan Konsorsium 303 Ferdy Sambo.

Konsorsium tersebut menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat terkuak.  

“Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak, dugaannya ada.”

“Jaringannya terhubung, termasuk konsorsium 303 yang ramai itu,” kata Anis dalam diskusi Darurat Perdagangan Orang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, pada Rabu, 21 September 2022 lalu. 

2

Anis mengatakan pihaknya menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang sejak Mei hingga September 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah Kamboja seperti di Sihanoukville, Chinatown, Bavet, Poipet, dan Phnom Penh.

Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringannya di Filipina, Laos, Medan dan beberapa daerah di Indonesia.

Para korban, menurut Anis, terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya.

Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana, para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama 2022 ini terdapat ratusan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangab orang.

Rinciannya di Kamboja 422 orang, Filipina 97 orang, Myanmar 142 orang, Laos 35 orang, Thailand 21 orang. Menurut Anis, saat ini masih ada korban yang belum dievakuasi dari negara yang menganut sistem monarki konstitusiobal tersebut.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo.id, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

BNSP Sertifikasi CPMI Welder di Batam untuk Penempatan di Industri Korea Selatan, Mengoptimalkan Potensi
Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza
Di Jaktim, Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pengancaman dan Pemerasan Terhadap Selebgram Ria Ricis
Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza
Kasus Buronan Harun Masiko, KPK Dalami Isi Telepon Seluler Milik Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto
Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Resuffle Kabinet Terkait Pertemuan dengan Seĵumlah Ketum Partai Politik
Di Tengah Forum IISS Shangri-la, Inilah Momen Hangat Prabowo Rangkul Presiden Timor Leste Ramos Horta
Kuntit Menguntit Jadi Urusan Kelembagaan antara Polri dengan Kejaksaan Agung, Begini Duduk Perkaranya
Berita ini 0 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:28 WIB

BNSP Sertifikasi CPMI Welder di Batam untuk Penempatan di Industri Korea Selatan, Mengoptimalkan Potensi

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:10 WIB

Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:31 WIB

Di Jaktim, Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pengancaman dan Pemerasan Terhadap Selebgram Ria Ricis

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:21 WIB

Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:34 WIB

Kasus Buronan Harun Masiko, KPK Dalami Isi Telepon Seluler Milik Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:01 WIB

Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Resuffle Kabinet Terkait Pertemuan dengan Seĵumlah Ketum Partai Politik

Minggu, 2 Juni 2024 - 09:56 WIB

Di Tengah Forum IISS Shangri-la, Inilah Momen Hangat Prabowo Rangkul Presiden Timor Leste Ramos Horta

Kamis, 30 Mei 2024 - 15:17 WIB

Kuntit Menguntit Jadi Urusan Kelembagaan antara Polri dengan Kejaksaan Agung, Begini Duduk Perkaranya

Berita Terbaru