Laporan PPATK Bukan Alat Bukti, KNPI Tanggapi Status Tersangka Lukas Enembe Atas Laporan PPATK

HALLO UPDATE – Pernyataan KPK yang menjamin akan mencabut status tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe jika bisa membuktikan sumber uang 560 miliar bukan dari hasil korupsi menunjukkan bahwa KPK pada dasarnya tidak memiliki bukti apapun terhadap dugaan korupsi, kecuali sebatas berdasarkan laporan PPATK.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di Jakarta, Sabtu 24 September 2022 pagi.

Haris Pertama mengatakan bahwa penetapan Lukas Enembe oleh KPK yang hanya bersandar pada laporan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya sebatas petunjuk awal.

“Harus kita ingat bahwa laporan PPATK bukanlah alat bukti yang serta merta dapat langsung dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana korupsi.”

“Melainkan hanya sebatas petunjuk awal tentang sebatas adanya ketidakwajaran transaksi keuangan,” kata Haris Pertama yang telah mencetak sejarah sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2 Periode.

Lanjut Haris menjelaskan bahwa ketidakwajaran transaksi keuangan itu, harusnya dibuktikan dulu oleh KPK dengan bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan adanya indikasi korupsi.

Barulah, ujar Haris, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dengan disertai minimal dua alat bukti.

“Sebaliknya jika ternyata transaksi itu tidak ada sedikitpun dari hasil korupsi, suap maupun gratifikasi maka transaksi itu walaupun nilainya fantastis harus dinyatakan wajar karena tidak bersumber dari uang negara maupun dari penyalahgunaan wewenang (suap atau gratifikasi),” jelasnya.

Sebab tidak ada satupun aturan, sebut Haris Pertama, yang melarang pejabat negara/daerah memiliki harta sebesar apapun selama sumbernya dari pendapatan yang sah seperti hasil usaha misalnya.

“Dan Lukas Enembe tidak wajib membuktikan sumber uang tersebut dari mana karena beban pembuktian tidak ditangan Lukas Enembe tapi ditangan penyidik,” ujar Haris lagi.

“Sehingga salah besar jika KPK meminta Lukas Enembe untuk membuktikannya. Jika KPK tidak bisa membuktikan adanya indikasi korupsi maka selama itu pula setiap transaksi yang dilakukan Lukas Enembe.”

“Harus dianggap wajar dan sah secara hukum karena sekali lagi transaksi keuangan adalah tindakan hukum bersifat privat (pribadi) dimana Lukas Enembe tidak perlu dan tidak wajib menjelaskannya kepada siapapun termasuk kepada KPK,” papar Haris Pertama.

Haris juga menyebutkan bahwa Lukas Enembe baru wajib membuktikan jika dia menjadi tersangka TPPU dan sebagaimana diketahui TPPU hanya bisa dilaksanakan jika Lukas Enembe telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan kekuatan hukum tetap.

“Masalahnya sampai saat ini status hukum Lukas Enembe bersih,” sebut Haris.

Sehingga menurut Haris penetapan Lulas Enembe sebagai tersangka oleh KPK bersifat abuse of power.

“Oleh karena itu penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka yang hanya berdasar laporan PPATK merupakan tindakan ceroboh, sewenang-wenang yang bersifat abuse of power yang berbahaya dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan,” tuturnya.

“Sehingga status tersebut harus segera dicabut demi keadilan dan kepastian hukum,” pungkas Haris Pertama.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.