JAKARTA – Selasa pagi, 20 Mei 2025, suasana di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, mendadak tegang.
Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berseragam rompi khas memasuki gedung dan langsung menuju beberapa ruangan strategis.
Aksi penggeledahan ini menjadi sorotan, mengingat Kemenaker jarang terseret dalam kasus besar.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Sekjan Golkar Bantah Isu Keretakan Prabowo – Gibran, Golkar Serahkan Reshuffle Menteri pada Presiden
Kasus Intimidasi Mahasiswa UII: Puan Maharani Minta Pertanggungjawaban
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan penanganan perkara baru
“Baru,” ujarnya singkat saat dihubungi wartawan. Ia menambahkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dan/atau gratifikasi dalam pengurusan perizinan tenaga kerja asing (TKA).
Langkah KPK ini menjadi babak awal dalam pembongkaran potensi skandal perizinan TKA yang selama ini kerap dikeluhkan oleh pengawas ketenagakerjaan dan aktivis buruh.
Baca Juga:
Penggeledahan Kementerian Ketenagakerjaan dan Awal Terbongkarnya Dugaan Suap dan Gatifikasi TKA
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Dugaan Suap dalam Izin TKA: Titik Masuk Investigasi
Menurut sumber internal di lembaga antirasuah, kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan hasil audit pengawasan internal terhadap proses penerbitan izin kerja bagi TKA di sejumlah perusahaan.
KPK mencium adanya pola permainan antara oknum di Kemenaker dan pihak swasta dalam memperlancar proses pengurusan dokumen tenaga kerja asing.
Modusnya pun cukup umum: perusahaan yang ingin cepat mendapatkan izin kerja bagi tenaga kerja asal luar negeri diduga menyuap pejabat Kemenaker agar prosesnya dipercepat atau bahkan difasilitasi secara tidak sah.
Jumlah TKA yang dimaksud belum diungkap, namun diperkirakan menyasar sektor-sektor strategis seperti tambang, energi, dan industri manufaktur.
Baca Juga:
Presenter Kompas TV Gita Maharkesri Menangis, Tanda-tanda Media Konvensional Diambang Bahaya Besar
Keberpihakan Pemerintah terhadap Buruh Diapresiasi, 4 Sikap Presiden Prabowo Subianto Jadi Sorotan
“Penggeledahan dilakukan untuk menemukan bukti pendukung dari dugaan suap atau gratifikasi terkait TKA,” kata Fitroh.
KPK belum menyebutkan siapa saja pihak yang telah diperiksa atau berpotensi menjadi tersangka.
Namun, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa tim penyidik tengah melakukan pendalaman.
“Benar, tim KPK sedang melakukan penggeledahan di Kemenaker,” ujarnya.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Respons Kemenaker: Menunggu Proses Hukum
Kementerian Ketenagakerjaan belum memberikan keterangan resmi yang mendetail terkait penggeledahan ini.
Namun, seorang pejabat di lingkungan kementerian yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami mendukung upaya penegakan hukum dan akan kooperatif bila dibutuhkan,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa pegawai yang berada di lokasi penggeledahan menyebutkan bahwa KPK menyasar ruangan yang berkaitan dengan direktorat yang mengurusi pengawasan dan perizinan ketenagakerjaan, termasuk Tenaga Kerja Asing.
Dugaan keterlibatan pejabat eselon II atau III mulai menyeruak, meskipun belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait jabatan atau nama-nama yang terlibat.
Media pun masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Isu TKA: Sensitivitas Publik dan Kerawanan Regulasi
Persoalan TKA memang bukan isu baru. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan pemerintah membuka kran TKA, terutama dari negara-negara Asia Timur, sering menuai kontroversi.
Banyak pihak menilai pengawasan terhadap TKA masih lemah dan membuka celah praktik penyimpangan.
Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai, celah hukum dan lemahnya penegakan regulasi memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan izin TKA.
“Kami kerap menerima laporan buruh lokal yang tergeser oleh pekerja asing, padahal regulasi mewajibkan alih teknologi dan pelatihan,” kata Anis Hidayah dari Migrant Care.
Jika dugaan suap ini terbukti, maka hal tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk membenahi sistem digitalisasi perizinan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses birokrasi.
Solusi: Perbaikan Sistem dan Keterlibatan Publik
Kasus yang tengah dibongkar KPK ini seharusnya menjadi momentum untuk pembenahan besar-besaran dalam sistem perizinan tenaga kerja asing.
Beberapa pakar tata kelola pemerintahan menyarankan agar Kemenaker segera mereformasi sistem perizinan dengan memperkuat basis digital dan memperkecil ruang tatap muka antara pemohon dan pejabat.
“Digitalisasi dan audit sistem yang rutin akan mempersempit peluang korupsi,” kata Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK, beberapa waktu lalu.
Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan tenaga kerja asing juga sangat penting.
Akses publik terhadap data TKA yang masuk, sektor tempat mereka bekerja, serta skema pelatihannya bagi tenaga kerja lokal harus dibuka.
Transparansi adalah kunci. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus terkikis.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Mediaemiten.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
