HALLOUPDATE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK).
Hal itu terkait dengan transaksi janggal pada masa kampanye Pemilu 2024.
“Kemarin saya sudah terima dan kita tinggal perintahkan, pelajari, rencanakan tindak lanjutnya, dan bahas dengan pimpinan,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
Alexander Marwata menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, Rabu 20 Desember 2023
Baca Juga:
Bisa Hemat Biaya Pengadaan hingga 30 Persen, Prabowo Perangi Korupsi dengan Luncurkan e-Katalog 6.0
2 Wanita Pengedarkan Obat Penggugur Kandungan Ilegal Ditangkap Polisi, Gunakan Resep Palsu
Alex menjelaskan, informasi dari pihak PPATK tergolong informasi intelijen sehingga tak bisa diungkap detail.
Baca artikel lainnya di sini : KPU dan Bawaslu Mulai Usut Laporan Terkait dengan Dugaan Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Nantinya, temuan itu akan dibahas degan pimpinan KPK.
“Kalau terkait informasi, itu kan informasi intelijen, jadi saya nggak bisa kan, tapi yang jelas kami sudah terima”.
Baca Juga:
Rilispers.com Pasarkan Publikasi Press Release di 150+ Portal Berita Milik Sapulangit Media Center
Tarik Investor Global Masuk Indonesia, Menko Airlangga Hartartato Beberkan Sejumlah Langkahnya
Polisi Ungkap Hasil Tes Urine, Usai Periksa Remaja Pelaku Pembunuhan Ayah dan Neneknya di Jaksel
“KPK sudah terima laporan dari PPATK terkait dugaan terjadinya dana kampanye,” tuturnya.
Lihat juga konten video, di sini: LSI Denny JA Sebut Dua Faktor Elektabilitas Gerindra Melampaui PDIP, Salah Satunya Faktor Internal Prabowo
Diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga menyatakan pihaknya sudah menerima surat.
Dan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal di masa kampanye.
Baca Juga:
Sejak Erick Thohir Ketua Umum PSSI, Peringkat FIFA Timnas Indonesia Menanjak, dari 152 Menjadi 125
Prabowo Subianto akan Bertemu dengan Raja Charles III, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
“Berkenaan informasi yang disampaikan PPATK, Bawaslu menerima surat dari PPATK tersebut.”
“Namun kami perlu sampaikan ke publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat rahasia,” ungkap Bagja dalam konferensi pers, Selasa (19/12/2023).***