Krisis Kepercayaan Masyarakat Gambarkan Keraguan terhadap Tata Kelola Perusahaan Asuransi

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 20 Oktober 2022 - 07:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

HALLOUPDATE.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai krisis kepercayaan masyarakat menggambarkan adanya keraguan terhadap tata kelola perusahaan asuransi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Padahal, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi hal yang sangat penting untuk industri, demi melindungi kepentingan investor dan pemegang polis.

“Krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap asuransi menggambarkan masyarakat meragukan tata kelola perusahaan asuransi.”

“karena masyarakat larinya atau datangnya ke DPR dan kita sudah menerima banyak sekali perwakilan-perwakilan dari para nasabah itu yang mengadukan mereka tidak bisa mengakses atau ketika jatuh tempo,” ujar Anis dalam salah satu diskusi nasional yang diselenggarakan secara daring, Senin 17 Oktober 2022.

Politisi Fraksi PKS ini mengaku sering menerima banyak keluhan masyarakat terkait permasalahan di sektor asuransi, seperti kasus asuransi Jiwasraya, Bumiputera 1912, Taspen, hingga Asabri yang memicu pergolakan di masyarakat.

“Sampai sekarang, whatsapp saya masih dibanjiri dengan keluhan-keluhan dari para nasabah dan tiap hari tidak pernah absen. Rata-rata whatsapp komisi XI itu dibanjiri dengan keluhan-keluhan dari korban nasabah asuransi. Tata kelola buruk ini menjadi catatan yang sangat krusial di DPR RI,” tambahnya.

Anis menambahkan beberapa persoalan tata kelola perusahaan asuransi, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah tidak optimalnya manajemen perseroan.

Adanya tugas yang rangkap, kurangnya komite-komite, kemudian juga tidak optimalnya peran pengawas internal dan aktuaris, di mana aktuaris di industri asuransi memiliki jumlah yang terbatas.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau dikenal dengan unit link. Anis mengungkapkan bahwa unit link belakangan ini juga menjadi permasalahan utama di sektor asuransi. Pasalnya, unit link membuat sejumlah konsumen merasa kecewa karena tidak terealisasinya hasil investasi.

“Ini juga mengemuka, karena DPR tempat curhat terkait dengan PAYDI banyak sekali yang sampai kepada kita,” tuturnya.

Anis pun menilai banyaknya permasalahan yang terjadi di sektor asuransi saat ini salah satunya disebabkan karena rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia.

Sebab, penetrasi asuransi di Indonesia pada 2021 baru mencapai 3,18 persen.

2

Jika dibedah lebih detail, penetrasi ini terbagi atas penetrasi asuransi jiwa 1,19 persen, asuransi umum 0,47 persen, asuransi sosial 1,45 persen, dan asuransi wajib 0,08 persen.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki tingkat inklusi dan literasi keuangan yang rendah, khususnya untuk sektor asuransi nasional jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat
OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk
Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Berita ini 1 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:27 WIB

Naik dari Rencana Rp15.500, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter karena Dolar AS Menguat

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:28 WIB

Peran BNSP Standar Kompetensi di Surabaya: Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:21 WIB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:56 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027 Dilantik: Fokus pada Peningkatan Literasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:55 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Berita Terbaru